Rabu, 19 Januari 2022 | 06.00 WIB
Banner Advertnative
Metro24Jam>News>Dugaan Korupsi Uang PBB, Mantan Bupati Labusel 2 Periode Dituntut 1,5 Tahun Bui

Dugaan Korupsi Uang PBB, Mantan Bupati Labusel 2 Periode Dituntut 1,5 Tahun Bui

Reporter : Reza D | Rabu, 12 Januari 2022 - 20:54 WIB

IMG-111792

Wildan Aswan Tanjung saat mendengarkan tuntutan. (Reza/metro24jam.com)

MGID Sky Scrapper
Loading...

MEDAN, metro24jam.com – Mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung, kembali menjalani persidangan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (12/1/2021).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robertson Pakpahan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Wildan.

Bupati Labusel 2 periode tersebut dinilai terbukti korupsi uang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan yang merugikan negara sebesar Rp1.966.683.208.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Wildan Aswan Tanjung selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subider 3 bulan kurungan,” ujar JPU dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual.

Menurut JPU, adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya.

“Perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” pungkas Robertson.

Usai mendengar tuntutan JPU, Hakim Ketua, Saut Maruli Tua Pasaribu menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa maupun penasehat hukumnya.

Sesuai dakwaan JPU Robertson Pakpahan, uang insentif pemungutan PBB tersebut digunakan terdakwa bersama sejumlah stafnya sebagai tambahan penghasilan alias untuk memperkaya diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan mulai Tahun Anggaran (TA) 2013 hingga 2015, saat Pemkab Labusel menerima biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang nilai per tahunnya miliaran rupiah.

Namun, biaya pemungutan PBB yang diterima oleh Pemkab Labusel tersebut, ternyata digunakan oleh terdakwa bersama Marahalim Harahap dan Salatielo Laoli untuk memperkaya diri.

“Pada tanggal 23 Mei 2013, terdakwa menggunakan dana insentif PBB Sektor Perkebunan bersama Marahalim Harahap dan Salatieli Laoli sebagai tambahan penghasilan,” ujar JPU.

Padahal, mereka mengetahui bahwa Pemkab Labusel tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima atau menggunakan dana insentif sebagai tambahan penghasilan.

Hal itu dikarenakan kegiatan pemungutan PBB Sektor Perkebunan adalah tugas dan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian, untuk melaksanakan keinginan menggunakan dana insentif PBB Sektor Perkebunan sebagai tambahan penghasilan, terdakwa menandatangani Surat Perintah Bupati Labusel Nomor: 821.24/1165/BKD/II/2013 yang mengangkat Marahalim Harahap sebagai Plt Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labusel.

Dalam peraturan Bupati tersebut, dijelaskan tentang penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan PBB. Disebutkan bahwa pembagian biaya insentif pemungutan PBB untuk Sektor Perkebunan dan Perhutanan ada bagian Bupati sebesar 25 persen, Wakil Bupati 15 persen, Sekda 15 persen serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 45 persen.

“Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif telah melanggar asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Dimana sesuai dengan defenisi, insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Sementara, daerah tidak memiliki peran dan tidak ada melakukan pemungutan PBB Sektor Perkebunan,” pungkas Robinson.

Namun, terdakwa bersama rekannya tetap memanfaatkan biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif kepada pejabat daerah Kabupaten Labusel serta pegawai negeri di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sama halnya dengan anggaran 2014 dan 2015, hanya saja jumlah persen tiap penerima ada yang mengalami perubahan. Akibatnya, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp1.966.683.208. (*)

KOMENTAR ANDA
AdvertNative Bottom Desktop
MGID Smart Widget
Berita Lainnya
3 Rumah Terbakar di Porsea, Tim TPL Bantu Unit Damkar Pemkab Toba Padamkan Api

3 Rumah Terbakar di Porsea, Tim TPL Bantu Unit Damkar Pemkab Toba Padamkan Api

Tiga unit rumah warga yang di Desa Simpang Sigura-gura, Kecamatan Porsea rusak parah setelah terjadi musibah kebakaran, Senin (18/01/2022) malam.Untuk ...
Curi Motor di Hotel Alam, 2 Tersangka Ditangkap, 1 Ditembak, Temannya dan Penadah Buron

Curi Motor di Hotel Alam, 2 Tersangka Ditangkap, 1 Ditembak, Temannya dan Penadah Buron

Unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil meringkus 2 tersangka pelaku pencurian sepedamotor, Senin (10/1/2022). Seorang di antaranya, dilumpuhkan polisi dengan ...
Dinyatakan Tidak Terbukti Lakukan Pemalsuan Akta, Pengusaha Minuman Vigour Divonis Bebas

Dinyatakan Tidak Terbukti Lakukan Pemalsuan Akta, Pengusaha Minuman Vigour Divonis Bebas

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis bebas pengusaha minuman vigour, David Putranegoro alias Lim Kwek Liong (64) Senin (17/1/2022). ...
Otak Pelaku Pembunuhan di Kafe 77 Dituntut Hukuman Seumur Hidup Penjara

Otak Pelaku Pembunuhan di Kafe 77 Dituntut Hukuman Seumur Hidup Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chandra Priono Naibaho menuntut Edi Fananta Ginting hukuman seumur hidup penjara. Pria 21 tahun ini dianggap ...
Bersama Forwakum Sumut, Kejari Medan Bagikan 200 Paket Bahan Pangan

Bersama Forwakum Sumut, Kejari Medan Bagikan 200 Paket Bahan Pangan

Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 200 paket ...
HBM Consultant Siap Bantu Urus Manajemen Pajak di Siantar-Simalungun

HBM Consultant Siap Bantu Urus Manajemen Pajak di Siantar-Simalungun

Harmonisasi Bisnis Management (HBM), menggelar Soft Opening di Jalan Raya, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Senin (17/1/2022) siang.Alfiando Jayali ...
Horas Laundry
MGID

Loading…


Awie
AdvertNative 320 x 200