Jumat, 29 Oktober 2021 | 01.22 WIB
Regal Springs
Banner Advertnative
Metro24Jam>News>Berstatus Napi Koruptor, Haji Buyung Kembali Disidang Dalam Kasus Korupsi PBB Labura

Berstatus Napi Koruptor, Haji Buyung Kembali Disidang Dalam Kasus Korupsi PBB Labura

Reporter : Reza D | Selasa, 12 Oktober 2021 - 00:25 WIB

IMG-109919

Sidang dengan terdakwa haruddin Syah Sitorus alias Haji Buyung. (Reza/metro24jam.com)

AdvertNative 160×600

MEDAN, metro24jam.com – Mantan Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung yang sudah berstatus narapidana koruptor, kembali jalani sidang secara virtual di Ruang Cakra II Pengadilan Tipikor Medan, Senin (11/10/2021).

Bupati Labura dua periode tersebut didakwa telah melakukan korupsi penggunaan dana biaya pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan pada Tahun Anggaran (TA) 2013, 2014 dan 2015 yang merugikan negara Rp2,18 miliar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Sipahutar, Junita Pasaribu dan Desi Situmorang, pada TA 2013 sampai 2015, Pemkab Labura menerima dana pemungutan PBB dari Sektor Perkebunan berjumlah Rp 2.510.937.068.

Dengan perincian TA 2013 sebesar Rp 1.065.344.300, Januari-Oktober 2014 Rp 529.678.578 dan November-Desember 2014 Rp 219.188.623, serta Januari-November 2015 Rp 487.707.897 dan November-Desember Rp 209.017.897.

“Namun, terdakwa selaku Bupati bekerja sama dengan Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) serta Armada Pangaloan selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan untuk menyusun pembagian biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan TA 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala DPPKAD Nomor: 973/1311/DPPKAD-II/2013, tanggal 11 Desember 2013,” ujar JPU.

Selanjutnya, Haji Buyung mengeluarkan SK Nomor: 973/281/DPPKAD-II/2013 tertanggal 9 Desember 2013 Tentang Besaran Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan TA 2013 yang akan dijadikan dasar hukum untuk pembagian dana pemungutan PBB sebagai uang insentif.

“Dengan komposisi Bupati mendapatkan 30 persen dari total biaya pemungutan, Wakil Bupati 15 persen, Sekretaris Daerah (Sekda) 5 persen dan DPPKAD 50 persen,” urai Hendri.

Pada tahun 2014, terdakwa bahkan menerbitkan SK Nomor: 821.24/998/BKD/2014, tertanggal 12 Juni 2014 yang berisi dalam penggunaan biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat tersebut dibagi-bagikan atau disalurkan kepada pihak-pihak tidak berhak.

“Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain termasuk untuk diri sendiri terdakwa serta Armada Pangaloan dan H Faizal Irwan Dalimunthe,” pungkas JPU dari Kejatisu tersebut.

Sebab, Faizal Irwan Dalimunthe selaku Kepala DPPKAD Labusel menerbitkan SK Nomor: 973/1150/DPPKAD-II/2014 tertanggal 3 November 2014 Tentang Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2014 dengan rincian 30 persen, 15 persen, 5 persen untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. 

Sedangkan untuk Kepala Dinas (30 persen dari 50 persen total biaya pemungutan), Kabid Pendapatan (9 persen), Kabid Anggaran, Akutansi dan Aset (sebanyak 3 orang masing-masing dapat 7 persen), Kasi Pajak dan Retribusi (3 persen), Kasi Pembinaan (3,5 persen), Kasi pada Bidang Anggaran Akuntansi dan Sekretariat (7 orang masing-masing 5 persen).

Selain itu, unsur staf pada bidang pendapatan (9 orang masing-masing 7 persen), staf bidang anggaran, sekretariat akuntansi dan aset (12 orang masing-masing 6 persen) hingga para tenaga honorer, UPTD dan juru bayar (3 persen).

Pada tahun 2015, terdakwa juga menerbitkan SK Tentang Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan Nomor: 973/150/DPPKAD-II/2015 tertanggal 22 Juni 2015 juga dialokasikan kepada orang-orang tidak berhak.

“Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” tandas Hendri.

Usai mendengarkan dakwaan, tim penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak menyampaikan nota eksepsi (keberatan). Atas hal itu, Hakim Ketua, Saut Maruli Tua Pasaribu menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Sebelumnya, Haji Buyung dihukum selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan setelah dinyatakan terbukti memberi suap untuk memuluskan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2018. (*)

KOMENTAR ANDA
AdvertNative Bottom Desktop
MGID Smart Widget
Berita Lainnya
Rumah Sekaligus Bengkel Sepedamotor di Jalan Bakaran Batu Lubukpakam Terbakar

Rumah Sekaligus Bengkel Sepedamotor di Jalan Bakaran Batu Lubukpakam Terbakar

Rumah salah seorang warga di Jalan Bakaran Batu, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang ludes terbakar, Kamis (28/10/2021) sekira pukul 18.00 ...
Pelaku Pemerkosaan di Aceh Utara Diciduk Polisi, Korban Diancam Rekaman Mesum Akan Disebarkan

Pelaku Pemerkosaan di Aceh Utara Diciduk Polisi, Korban Diancam Rekaman Mesum Akan Disebarkan

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Aceh Utara, meringkus 2 pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Kedua tersangka, masing-masing SY ...
Oknum Perangkat Nagori Bandar Siantar Disebut Bantu Urus Identitas Palsu DPO Kasus Curanmor

Oknum Perangkat Nagori Bandar Siantar Disebut Bantu Urus Identitas Palsu DPO Kasus Curanmor

Penyebab kematian seorang terduga pelaku pencurian sepedamotor yang sempat dipertanyakan, menyeret banyak pihak dan menyisakan banyak cerita bagi warga Nagori ...
Sarang Narkoba di Kelurahan Banjar dan Karo Digrebek, 3 Pengedar Sabu dan Ganja Diciduk

Sarang Narkoba di Kelurahan Banjar dan Karo Digrebek, 3 Pengedar Sabu dan Ganja Diciduk

Selama 2 hari 'mengendap' melakukan penyelidikan, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Pematang Siantar menggerebek 'sarang narkoba' di Kelurahan (Kampung) Banjar ...
Polisi Lhokseumawe Ringkus 3 Pengedar Sabu-sabu, Lebih 2 Kilogram Disita

Polisi Lhokseumawe Ringkus 3 Pengedar Sabu-sabu, Lebih 2 Kilogram Disita

Satuan Reserse Narkoba Polres Lhokseumawe berhasil meringkus tiga pengedar sabu dari Kecamatan Muara Batu dan Samudera selama 2 pekan terakhir. ...
Tugas Khusus BPJS Kesehatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Tugas Khusus BPJS Kesehatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

BPJS Kesehatan menggelar kegiatan Media Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2021. Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan ...
MGID

Loading…


Awie
Horas Laundry
AdvertNative 320 x 200