Sabtu, 8 Mei 2021 | 14.21 WIB
Banner Advertnative
Metro24Jam>News>Ironi Nasib Nur Hayadi, Warga Miskin di Pematang Bandar, Urus Adminduk Agar Dapat Bantuan, Malah ‘Dipalak’ Rp1,5 Juta

Ironi Nasib Nur Hayadi, Warga Miskin di Pematang Bandar, Urus Adminduk Agar Dapat Bantuan, Malah ‘Dipalak’ Rp1,5 Juta

Reporter : Agus Suhendra | Kamis, 5 November 2020 - 11:40 WIB

IMG-101384

Istri dan anak Nur Hayadi di bersama gerobak es cendol. Insert: Nur Hayadi dan Surat Pernyataannya. (Suhendra/metro24jam.com)

AdvertNative 160×600

SIMALUNGUN, metro24jam.com – Ungkapan Latin ‘Homo homini lupus’ (manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya), mungkin menjadi apa yang dirasakan Nur Hayadi–warga Huta V, Nagori Wonorejo, Kecamatan Pematang Bandar, Simalungun ini.

Bagaimana tidak? Di saat pria 35 tahun itu merasa lemah dan membutuhkan bantuan, ketika itu pula ada oknum yang coba memanfaatkan kondisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Namun, ketika merasa tekanan sudah semakin menghimpit, Nurhayadi pun melakukan perlawanan, meski hanya dengan menuliskan selembar ‘Surat Pernyataan’.

Nur Hayadi merasa kesal dan marah ketika ia merasa diperas saat mengurus Kartu Keluarga (KK) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Simalungun.

Dokumen tersebut sangat dibutuhkan ayah 3 anak yang sehari-hari berjualan es cendol itu karena kesulitan ekonomi yang tengah dialaminya.

Namun apa lacur, untuk mendapatkan bantuan tersebut, Nur Hayadi bagai mengharapkan hujan dari langit, tapi harus mencurahkan air di tempayan.

Pasalnya, salah seorang oknum di Kantor Nagori (desa) Wonorejo, disebut meminta biaya pengurusan dokumen yang dibutuhkan Nurhayadi ke kantor Disdukcapil. Dokumen yang seharusnya gratis, malah dipatok seharga Rp1.500.000!

Geram dengan ulah oknum yang dirasa Nurhayadi seperti ‘pemalak’, ia pun menulis sepucuk Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp6.000, Selasa (3/11/2020) kemarin. Berikut bunyi isi surat tersebut:

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Nurhayadi
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Alamat: Wonorejo, Kecamatan Pematang Bandar, Kab. Simalungun

Benar-benar saya pernah mengurus Kartu Keluarga ke Kantor Pangulu Wonorejo melalui Ibu S***, Kaur Wonorejo.

Kartu Keluarga saya sudah selesai, tetapi tidak diberikan kepada saya karena tidak mempunyai uang sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akhirnya saya tidak dapat bantuan apa pun dari pemerintah, baik BPJS. Saya orang susah rumah tidak punya. Anak 3 istri sedang hamil tua.

Karena Kartu Keluarga saya tidak ada, segala urusan saya menjadi sangkut. Saya mohon pada pihak yang berkompeten sudi kiranya menindaklanjutinya.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sejujurnya tanpa dipengaruhi pihak lain,” tulis Nur Hayadi dalam Surat Pernyataan tersebut.

Ia juga menambahkan catatan dalam surat tersebut, bahwa yang meminta uang adalah pejabat Kaur di kantor pangulu berinisial SMI serta pengurusan Kartu Keluarga itu dilakukan pada bulan April 2020.

Surat Pernyataan yang ditulis Nur Hayadi. (Suhendra/metro24jam.com)

“Saya sebagai warga miskin merasa sangat keberatan dengan biaya tersebut, karena mahal sekali. Padahal kan sudah diumumkan Disdukcapil Simalungun untuk pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, itu gratis. Tapi kenapa ada pungutan oleh oknum petugas kantor kepala desa seperti ini,” protes Nur Hayadi saat ditemui, Rabu (4/11/2020).

“Saya, mulai bulan April 2020 lalu, sejak ada virus Covid-19 ini sudah tidak jualan es cendol lagi. Katanya ada program bantuan dari pemerintah, jadi saya pun mengurus KK ke kantor pangulu,” katanya.

Nur Hayadi, yang mengaku datang sendiri ke kantor pangulu setempat dan untuk mempersiapkan segala persyaratan, mengatakan sama sekali tidak mengetahui bahwa ada biaya untuk pembuatan KK.

Sesampainya di sana, Nur Hayadi mengatakan, saat itu ia bertemu dengan SMI, yang kemudian memintanya untuk menunggu di rumah.

“Ibu tersebut meminta saya untuk menunggu di rumah. Katanya nanti setelah [Kartu Keluarga] selesai, akan diantar ke rumah berkasnya,” beber Nur Hayadi.

Akhirnya, Kartu Keluarga tersebut pun selesai dan oknum dimaksud benar-benar mengantarkannya ke kediaman Nur Hayadi. Namun, yang tidak pernah disangka Nur Hayadi adalah adanya biaya pengurusan yang jumlahnya tidak sedikit.

“Ibu itu meminta uang Rp1.5000.000, dengan alasan untuk biaya pengurusan ke [Kantor Disdukcapil] Raya,” ungkapnya.

Alhasil, karena memang tidak memiliki sejumlah uang yang diminta, Nur Hayadi pun pasrah hanya bisa melihat Kartu Keluarga tersebut. Nur Hayadi mengaku sangat berharap agar KK yang sudah selesai itu diserahkan kepadanya.

“Saya kan rencananya mau ngurus Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Akta Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) anak saya yang sudah mau masuk sekolah,” katanya.

Terkait hal itu, seorang petugas UMKM Wilayah Kabupaten, WH Butarbutar, menaruh prihatin dan meminta aparat penegak hukum serta Disdukcapil maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun agar segera menindak tegas oknum dimaksud.

Ia pun menuding adanya ‘sindikat percaloan’ di Kantor Disdukcapil akhirnya mempersulit masyarakat di desa mengurus administrasi kependudukan.

“Bisa dihitung, kalau satu orang dimintai Rp1.500.000. Dikalikan berapa? Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang sudah mengalami hal serupa, saat meminta dibuatkan Adminduk. Jumlahnya bisa miliaran,” katanya.

Butarbutar meminta Kantor Disdukcapil serta pemerintahan desa agar lebih transparan dalam pengurusan Adminduk.

“Jika memang ada biaya, maka harus ditulis atau diberi blanko, bahwa pembuatan Adminduk memang berbayar. Tetapi, jika memang benar pembuatan Adminduk ini adalah gratis, maka harus ditempel di depan ruang petugas pelayanan Adminduk Kantor Disdukcapil dan kepala desa, bahwa pembuatan adminduk itu gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun,” katanya.

“Kalau memang ada pembayaran, seperti meterai dan lain sebagainya, kasih tahu masyarakat! Jangan sampai masyarakat terkesan dibodohi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab seperti oknum petugas kantor kepala desa ini. Kalau memang untuk pembuatan itu butuh tenaga, warga juga paham untuk memberi sekadarnya, dan itu ikhlas,” katanya.

Ia menceritakan, bahwa ada pengalaman lain warga yang membuat Adminduk melalui pihak desa. Warga tersebut seperti ‘dikerjai’, karena awalnya diminta mendatangi petugas desa, namun kemudian diminta hadir ke Kantor Disdukcapil di Kecamatan Raya.

“Selama ini banyak masyarakat yang merasa keberatan, tetapi mereka tidak berbuat apa maupun protes, karena butuh berkas-berkas tersebut,” katanya.

Terpisah, Camat Pematang Bandar Juraini Purba ketika dikonfirmasi melalui Pangulu Nagori Wonorejo, Sukesno, mengaku tidak tahu menahu soal adanya pengutipan biaya tersebut.

“Itu di luar kebijakan pemerintah desa. Pihak desa tidak pernah memungut biaya pengurusan Adminduk, itu di luar sepengetahuan saya,” katanya saat ditemui di Kantor Desa Wonorejo, Rabu (4/11/2020).

Pangulu Sukesno juga mengatakan belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut dan berjanji dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat internal dengan perangkat maupun maujana desa untuk membahas persoalan tersebut. (*)

KOMENTAR ANDA
AdvertNative Bottom Desktop
MGID Smart Widget
Berita Lainnya
Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Tinjau Penertiban KJA di Humbahas

Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Tinjau Penertiban KJA di Humbahas

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin meninjau penertiban Keramba Jaring Apung ...
Tagih Utang Chips Game Online Dibayar ‘Bogem Mentah’, Pemuda Siantar Ini Lapor Polisi

Tagih Utang Chips Game Online Dibayar ‘Bogem Mentah’, Pemuda Siantar Ini Lapor Polisi

Rahman (25), warga Jalan Lapangan Bola Bawah, Kelurahan Pardamean, Siantar Marihat, mendatangi Mapolres Pematang Siantar, Jum'at (7/5/2021) dengan kondisi wajah ...
Kapolres Boy dan  Ny Fifi Bagi Parsel serta THR untuk Wartawan Unit Polres Siantar

Kapolres Boy dan Ny Fifi Bagi Parsel serta THR untuk Wartawan Unit Polres Siantar

Kapolres AKBP Boy Sutan Binanga Siregar dan Ketua Bhayangkari Cabang Pematang Siantar Ny Fifi Boy Siregar membagikan bingkisan parsel Paket ...
Forkopimda dan Tokoh Agama Deliserdang Bahas Penyebaran Covid-19

Forkopimda dan Tokoh Agama Deliserdang Bahas Penyebaran Covid-19

Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pimpinan Ormas serta tokoh agama membahas sosialisasi tentang penerapan Protokol Lesehatan dan pencegahan ...
Dukung Program Jum’at Bersih Bupati, Camat dan Direktur RSUD Parapat Ajak Staf Gotong-royong

Dukung Program Jum’at Bersih Bupati, Camat dan Direktur RSUD Parapat Ajak Staf Gotong-royong

Mendukung program Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakil Bupati Zonny Waldi, Camat Girsang Sipangan Bolon dan Direktur RSUD Parapat mengajak ...
Belum Difungsikan, Bupati Radiapoh Tinjau Balai KIR Dishub Simalungun

Belum Difungsikan, Bupati Radiapoh Tinjau Balai KIR Dishub Simalungun

Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga SH dan rombongan meninjau Balai Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan di Komplek Perkantoran Pemkab Simalungun, Jalan ...
MGID

Loading…


Awie
Jawa Elektrik
AdvertNative 320 x 200