Categories: Metro 24 Jam

Dugaan Korupsi Pengadaan Perahu untuk Lomba Kayak di Tobasa, 12 Saksi Diperiksa, Sebagian Ternyata Sumbangan Swasta

Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige saat ini masih melakukan pemeriksaan dugaan korupsi terkait pengadaan 24 unit perahu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba (dulu Toba Samosir-red).

Perahu yang digunakan pada Lomba Perahu Kayak Internasional di Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul, Kecamatan Balige itu awalnya disebut menggunakan dana APBD Pemerintah Kabupaten Toba (Toba Samosir-red). Namun belakangan disinyalir, sebagian besar di antaranya merupakan sumbangan pihak swasta.

Hal itu diungkapkan Kajari Balige DR Robinson SH MH saat dikonfirmasi Metro24jam.com melalui Kasi Intel Gilbeth Sitindaon SH, Selasa (01/9/2020).

“Dari hasil pendalaman pemeriksaan diketahui bahwa sebagian besar perahu kayak tersebut merupakan bantuan dari perusahaan BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Toba seperti PT Inalum, BPDSU, BRI dan beberapa perushaan swasta lainnya,” sebut Gilbeth ketika ditemui di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dijelaskan, sekaitan dengan dugaan korupsi pengadaan perahu tersebut, pihaknya saat ini sudah melimpahkan berkas untuk diaudit BPKP terkait penggunaan anggaran.

“Terkait dugaan korupsi pada pelaksanaan kegiatan ini telah kita sampaikan laporannya ke BPKP, KPK, Kejati dan Kejagung. Jadi proses hukum untuk dugaan korupsi pada kegiatan Lomba Perahu Kayak ini, sesuai arahan dan petunjuk Kajari harus dituntaskan tahun ini,” tegas Gilbeth.

“Seluruh dokumen terkait pengadaan perahu kayak yang dibutuhkan BPKP guna untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah kami serahkan. Jadi, saat ini Kejari Tobasa menunggu hasil perhitungan audit kerugian negara yang valid dan resmi dari BPKP,” terang Gilbeth.

Lanjutnya, setelah nanti didapatkan hasil audit BPKP akan dugaan kerugian keuangan negaram barulah Kejaksaan Negeri Tobasa akan melakukan proses hukum selanjutnya untuk menahan tersangka.

“Untuk jangka waktu pemeriksaan dan penetapan tersangka kapan waktunya belum bisa kita pastikan,karena BPKP masih banyak melakukan audit perhitungan dari instansi lain, baik dari kepolisian maupun dari pihak kejaksaan. Jadi kita tetap menunggu. Namun, satu yang pasti dalam waktu dekat hasil perhitungan audit BPKP tersebut pasti akan keluar,” imbuhnya.

Kejari Tobasa, lanjut Gilbeth, secara khusus mengupayakan kasus ini sudah tuntas sebelum akhir tahun 2020 ini.

“Inilah tekadnya Pak Kajari untuk penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan kayak ini. Artinya di tahun 2020 ini sudah harus dilakukan penetapan tersangka dan sudah harus dilimpahkan ke persidangan di pengadilan,” tegas Gilbeth.

Terkait indikasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi pengadaan kayak, Gilbeth mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan.

“Karena saat ini masih dalam pemeriksaan dan penyidikan, jadi kami tidak bisa memprediksi mengira-ngira. Marilah kita bersabar menunggu hasil perhitungan audit resmi dari BPKP,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan perkara hingga saat ini sudah sampai tahapan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa saksi.

“Untuk perkara pengadaan perahu kayak ini sudah diperiksa sebanyak 12 saksi. Para saksi yang diperiksa sudah termasuk dari pihak luar, di antaranya PT Bank Sumut, PT Inalum dan juga beberapa BUMN serta perusahaan swasta lainnya sebagai pemberi bantuan dalam pelaksanaan International Toba Kayak Marathon 2017. Jadi, Kejari Tobasa masih mencari bukti-bukti lainnya serta mendalami perkara tersebut,” bebernya.

Gilbeth merinci, dari 12 orang saksi yang telah diperiksa, beberapa di antaranya adalah oknum pejabat terkait dari Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk Panitia Pelaksana Kegiatan.

Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan ekspos perkara hingga ke BPKP dalam hal penghitungan kerugian negara, yang timbul dalam pengadaan perahu kayak tersebut.

Sementara itu, 24 perahu kayak tersebut saat ini sebahagian besar disebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, perahu-perahu itu disebut telah berpindah tangan ke Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2018.

Perpindahan tangan ini dilakukan dengan dalih pinjam pakai pada pelaksanaan Kejuaraan Internasional Perahu Kayak di Provinsi Bangka Belitung yang saat itu terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara lomba.

Ketika ditanya terkait dugaan bahwa perahu-perahu tersebut telah dijual oknum di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba (Toba Samosir) seharga Rp50 juta, Gilbeth belum berani memastikannya.

“Info ini masih ada kesimpangsiuran dan pihak Kejari masih tetap melakukan pemeriksaan dan pendalamannya untuk mengetahui lebih jelas dan lebih detilnya,” ucapnya. (Hotman)

Recent Posts

Buka di Malam Takbiran, THM ‘ANDA’ Digrebek Kapolres Siantar

Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan…

1 jam ago

Hujan Deras, Sungai Batu Gaga Meluap, Puluhan Rumah di Parapat Terendam Banjir

Puluhan rumah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Batu Gaga Bangun Dolok, Parapat. Satu di antaranya…

2 jam ago

Mengaku Sering Dapat ‘Bisikan Gaib’, Petani di Desa Ujung Labuhan Gantung Diri di Pohon Coklat

Sempat mengaku sering mendapat 'bisikan gaib', seorang petani di Dusun 1, Desa Ujung Labuhan, Kecamatan…

12 jam ago

Arus Mudik di Jalinsum Aek Natolu Lengang, 21 Pemudik Diputarbalik

Dua hari jelang Idul Fitri 1442 H , arus kendaraan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya…

1 hari ago

Data PPKM Mikro: Deliserdang Masuk Zona Kuning Covid-19

Berdasarkan data PPKM Mikro di Kabupaten Deliserdang periode 3 Mei s/d 9 Mei 2021, di…

1 hari ago

Warga Tembaan Temukan Mayat Pria Mengambang di Sungai Bah Boluk

Sesosok mayat pria yang belum diketahui identitasnya ditemukan mengambang di aliran sungai Bah Boluk, Nagori…

1 hari ago