Categories: Metro 24 Jam

BODT Tetap Akan Bongkar 28 Rumah di Lahan Kaldera Sibisa, Warga: Tunggu Putusan Kasasi

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tetap akan melakukan pembersihan terhadap 28 bangunan rumah diduga tidak berizin dan masih berdiri di lahan milik negara yang sudah diserahkan ke BPODT di Desa Pardamean, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba.

Upaya dilakukan BPODT memberi biaya pembersihan kepada pemilik rumah sebesar Rp5 juta bagi bangunan papan dan Rp 20 juta untuk bangunan permanen.

Namun pertemuan tersebut tidak menuai kesepakatan dan warga tetap menolak rumah mereka dibongkar dengan alasan menungu hasil putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Pertemuan BPODT dengan warga dilakukan di lokasi The Kaldera Sibisa yang dimediasi Sekretaris Daerah Pemkab Toba, Murphi Sitorus dan disaksikan pihak kepolisian, TNI serta Ketua Pengadilan Negeri Balige, Rabu (26/8/2020).

Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Bambang Cahyo Murdoko, dalam pertemuan menawarkan biaya pembersihan sebesar Rp5 juta untuk rumah non permanen dan Rp 20 juta untuk rumah permanen.

“Tentu kami sangat menyesalkan. Kami sudah punya itikad baik menyelesaikan masalah ini,” kata Bambang.

Tokoh masyarakat Desa Pardamean Sibisa, Pahala Sirait, juga menyesalkan penolakan ganti rugi oleh warga tersebut.

“Sejak awal niat baik BPODT sudah disambut warga di tiga desa (Sigapiton, Motung dan Pardamean Sibisa) di sekitar Kawasan Toba Caldera Resort (TCR) yang dikelola BPODT. Padahal tanah itu pun sebenarnya jelas sudah diserahkan pada negara sejak tahun 1952. Kami yang lahir di sini tahu betul status tanah tersebut. Tentunya niat baik BPODT ini seharusnya direspon warga dari Desa Sigapiton tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sekda Audy Murphy Sitorus mengatakan, upaya mediasi dengan warga yang rumahnya tidak berizin di lahan milik negara ini sudah dilakukan sejak lama. Dan Pemkab Toba akan menyerahkan persoalan ini ke BPODT.

“Kita tetap berpedoman pada peraturan yang ada, karena BPODT telah memiliki sertifikat hak pengelolaan dan itu sudah ada. Sedangkan penduduk yang menolak itu, warga pemilik bangunan sebenarnya bukanlah penduduk Desa Pardamean Sibisa, tapi mereka penduduk Desa Sigapiton,” jelasnya.

“Jadi wajar juga tadi ada keberatan dari tokoh masyarakat Pardamean Sibisa yang mengaku-ngaku itu lahan mereka, atas dasar apa? Karena ini lahan di Sibisa ini mayoritas marga Sirait, bukan marga Butar-Butar,” tandas Sekda Murphy.

Sementara, perwakilan masyarakat pemilik bangunan Mangatas Butarbutar meminta keadilan dari pemerintah, karena lahan yang dikuasai BPODT adalah tanah nenek moyang mereka.

“Kami meminta keadilan dari pemerintah, karena lahan dikuasai BPODT merupakan tanah adat nenek moyang kami, dan kasus ini telah di proses sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Kami juga menolak [rumah] dibongkar, sebelum ada hasil putusan kasasi dari Mahkamah Agung,” ungkap Mangatas. (sil)

Recent Posts

Buka di Malam Takbiran, THM ‘ANDA’ Digrebek Kapolres Siantar

Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan…

1 jam ago

Hujan Deras, Sungai Batu Gaga Meluap, Puluhan Rumah di Parapat Terendam Banjir

Puluhan rumah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Batu Gaga Bangun Dolok, Parapat. Satu di antaranya…

1 jam ago

Mengaku Sering Dapat ‘Bisikan Gaib’, Petani di Desa Ujung Labuhan Gantung Diri di Pohon Coklat

Sempat mengaku sering mendapat 'bisikan gaib', seorang petani di Dusun 1, Desa Ujung Labuhan, Kecamatan…

11 jam ago

Arus Mudik di Jalinsum Aek Natolu Lengang, 21 Pemudik Diputarbalik

Dua hari jelang Idul Fitri 1442 H , arus kendaraan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya…

1 hari ago

Data PPKM Mikro: Deliserdang Masuk Zona Kuning Covid-19

Berdasarkan data PPKM Mikro di Kabupaten Deliserdang periode 3 Mei s/d 9 Mei 2021, di…

1 hari ago

Warga Tembaan Temukan Mayat Pria Mengambang di Sungai Bah Boluk

Sesosok mayat pria yang belum diketahui identitasnya ditemukan mengambang di aliran sungai Bah Boluk, Nagori…

1 hari ago