Minggu, 27 September 2020 | 13.11 WIB
Value Impression Banner
Metro24Jam>News>Baru 2 Kali Bayar PBB, Komisi III DPRD Medan Pertanyakan Itikad Baik Center Point

Baru 2 Kali Bayar PBB, Komisi III DPRD Medan Pertanyakan Itikad Baik Center Point

Rabu, 15 Januari 2020 - 08:08 WIB

IMG-86681

Komplek Gedung Center Point di Jalan Jawa, Medan Timur. (ist)

Sky Scrapper Value Impression

MEDAN, metro24jam.com – Komisi III DPRD Kota Medan mempersoalkan itikad baik pengelola Gedung Center Point Mall. Pasalnya, selama 7 tahun berdiri, pihak pengelola ternyata baru 2 kali membayar kewajiban atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Pemko Medan.

Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan, pengelola Center Point dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan, Selasa (14/1/2020).

“Menjadi pertanyaan bagi kita di sini, kenapa hanya di tahun 2013 dan 2017 saja pihak Center Point membayarkan? Jadi pada tahun 2011, 2012, 2014, 2015 dan 2016 membiarkan itu?” kata anggota dewan Abdul Rahman Nasution, pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi III M Afri Riski Lubis.

Pihak Center Point yang diwakili Tika Rahayu selaku Staf Legal PT Arga Citra Karisma (ACK) kemudian memberikan alasan sehingga sampai saat ini baru dua kali membayar PBB.

“Bahwa pada 2013 itu kita dapat putusan pengadilan Mahkamah Agung (MA) yang inkrah dan telah dieksekusi penyerahan dari negara ke kita di situ, maka kita lakukan pembayaran PBB, tapi nyatanya sepanjang itu IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) belum keluar, akhirnya 2017 kita koordinasi dengan Dispenda (BP2RD) Medan, bahwa kita satu-satunya yang berhak atas kepemilikan tanah itu, dan sekali lagi IMB belum juga keluar,” kata Tika

Diakuinya, akibat kondisi tersebut, sejumlah tenan (pemilik toko) tidak menyelesaikan hak mereka bahkan memilih keluar dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang dimiliki Center Point atas kepemilikan lahan.

Sementara itu, anggota Komisi III Irwansyah menyakini pihak Dispenda atau BP2RD dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Kota Medan tidak akan berani menerbitkan IMB kepada Center Point, karena masih dalam sengketa.

“Mereka juga tahu, kalau IMB diterbitkan akan jadi masalah buat mereka,” ucapnya.

Apalagi, tambahan ada permasalahan bahwa pihak PT ACK (pengelola) minta dilakukan pengukuran ulang terhadap luas tanah berdirinya gedung itu. “Padahal, itu sudah disepakati, sehingga ditetapkan pembayaran Rp58 miliar untuk PBB-nya,” sebutnya.

Ketua Komisi III kemudian memutuskan rapat kembali diagendakan pekan depan, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait pengurusan pajak kepada PT ACK. (Rom)

KOMENTAR ANDA
MGID Smart Widget
Berita Lainnya
Bawa Toyota Yaris, Tabrak Truk di Jalinsum Lima Puluh, Personel Polres Batubara Tewas

Bawa Toyota Yaris, Tabrak Truk di Jalinsum Lima Puluh, Personel Polres Batubara Tewas

Seorang personel Polri meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit setelah mobil yang dikemudikannya mengalami kecelakaan, Minggu (27/9/2020) sekira pukul ...
Baliho Program Terpancang di Girsip, Warga Tantang Hasim-TPS Teken Kontrak Politik

Baliho Program Terpancang di Girsip, Warga Tantang Hasim-TPS Teken Kontrak Politik

Baliho berisi program kerja pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Simalungun nomor urut 2, H Muhajidin Nur Hasim dan Tumpak Siregar SH ...
6 Bulan Usai Kuras Harta Benda Keluarga Senilai Rp1 Miliar, Pria Ini Ditangkap Polisi

6 Bulan Usai Kuras Harta Benda Keluarga Senilai Rp1 Miliar, Pria Ini Ditangkap Polisi

Selama hampir setengah tahun berhasil bersembunyi usai 'menjarah' harta benda dari rumah salah seorang keluarganya, Aman Sentosa (54)--warga Jalan Besar ...
Sat Pol-PP, Polisi dan Dishub Kembali Gelar Razia Masker di Parapat

Sat Pol-PP, Polisi dan Dishub Kembali Gelar Razia Masker di Parapat

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) bersama personel Polsek Parapat dibantu petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Simalungun kembali melaksanakan razia ...
Masa Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan Beri Keringanan Peserta Mandiri

Masa Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan Beri Keringanan Peserta Mandiri

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mendapat keringanan melalui Program Relaksasi Tunggakan Iuran di masa pandemi Covid-19.Bagi peserta ...
Pabrik Pengolahan Karet Bekas di Namorambe Dilahap ‘Si Jago Merah’

Pabrik Pengolahan Karet Bekas di Namorambe Dilahap ‘Si Jago Merah’

Pabrik pengolahan karet bekas milik PT Samudera Karet di Dusun III, Desa Delitua, Kecamatan Namorambe dilahap Si Jago Merah, Sabtu ...
Value Impression
VI Outstream
Value Impression Video
Awie
MGID

Loading…


Jawa Elektrik