Jumat, 18 Oktober 2019 | 03.05 WIB
Metro24Jam>News>Menangkal Kejahatan Fintech Ilegal

Menangkal Kejahatan Fintech Ilegal

Reporter : Arvin Syahputra | Kamis, 10 Oktober 2019 - 18:20 WIB

IMG-80123

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing (2 kiri), Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan KR5 Antonius Ginting dan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Perizinan Anton Purba (kanan). (ist/metro24jam.com)

MEDAN, metro24jam.com – SEMAKIN berkembangnya teknologi digital yang diikuti meledaknya pengguna internet telah mengubah pola pikir dan permintaan masyarakat terhadap kebutuhannya. Tuntutan konsumen pun ikut berubah seiring canggihnya teknologi yang mereka genggam.

Jika banyak perusahaan termasuk perbankan berupaya mengembangkan layanannya, para penjahat pun terus berinovasi. Mereka tak mau ketinggalan zaman. Bisnis digital mereka lirik sebagai ceruk baru yang lebih menjanjikan. Maka beragam kejahatan digital pun muncul dengan tawaran yang lebih menggiurkan.

Kejahatan digital bisa marak ditunjang oleh payahnya tingkat literasi masyarakat kita secara langsung, serta belum responsifnya sejumlah lembaga keuangan melayani masyarakat.

Para penjahat hadir tepat di depan mata masyarakat kota dengan wajah serupa malaikat penolong. Mereka hadir dengan jubah pinjaman online fiktif. Korbannya banyak yang berjatuhan.

Contoh Kasus

Salah satu korbannya adalah Ilyasa Nawawi (35) warga Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumut. Berniat untuk memulai usaha, Nawawi malah kena tipu.

Penipuan itu terjadi ketika ia meminjam duit dari seseorang secara online. Ia mentransfer sejumlah uang sebagai syarat agar diberi pinjaman uang. Namun setelah uang ia transfer, pencairan dana yang diharapkan tak kunjung datang.

Nawawi menuturkan, ia mendapat broadcast mengenai pinjaman berbasis online dari pesan singkat (SMS) di handphone miliknya. Pinjaman sejumlah uang dengan syarat yang telah ditentukan dengan mengatas namakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya Indonesia yang beralamat di Jalan Ranti Daup, Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Rupanya itu dianggapnya hanya koperasi fiktif.

Sebelum diketahuinya, modus pinjaman online (Pinjol) itu dengan mengirim pesan ke nomor ponsel seseorang yang isinya menyatakan koperasi mereka mampu memberi pinjaman uang dengan cara mudah dan tak bertele-tele. Besar pinjaman mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 500 juta. Kejadian itu dialami Nawawi pada 11 September 2019.

“Waktu itu saya lagi butuh uang, karena gaji saya bulan ini sudah habis untuk keperluan lain. Tiba-tiba saya dapat SMS. Karena butuh mendesak, saya bingung dan saya mencoba menghubungi nomor yang tertera untuk mengajukan pinjaman,” beber pria lulusan Sarjana yang bekerja di perusahaan kesehatan di Medan ini.

Dari komunikasi via telepon dan WhatsApp, ia terhubung dengan seseorang salah karyawan koperasi fiktif itu. Lalu suara di seberang telepon mengarahkan untuk berkomunikasi dengan, katanya, salah seorang pimpinan koperasi berinisial EG. EG lantas mengarahkannya untuk melengkapi persyaratan hingga mentransfer sejumlah uang.

Bahkan Nawawi diwajibkan melakukan video call sekadar mengucapkan terima kasih ke KSP Utama Karya Indonesia karena telah memberinya pinjaman uang. Padahal, pinjaman belum diterimanya.

Tak sampai di situ, Nawawi juga diharuskan mengirim KK, KTP, Buku Nikah, foto buku tabungan, foto rumah pribadi bagian depan dan lainnya, hingga mengisi formulir pengajuan pinjaman ke nomor WhatsApp EG. Semua proses dan alur dilakukan via ponsel.

“Saya lengkapi dan kirimkan berkas saya lewat WA pimpinannya berinisial EG, setelah lengkap saya diharuskan setor uang Rp510.000 karena pinjaman saya Rp10 juta,” terang Nawawi yang berencana melakukan cicilan selama 12 bulan dan dikenakan bunga 2,5 persen.

Nawawi awalnya sudah curiga. Namun sejak mengirimkan berkas pribadinya, ia mengaku mendapatkan ancaman bila dilakukan pembatalan.

“Alasannya pinjaman Rp 5-10 juta harus mentransfer uang Rp 510 ribu sebagai deposit. Nanti dikembalikan biaya depositnya setelah dana sudah cair dan sama sekali tidak ada sistem pemotongan dana,” ujarnya.

Dengan berat hati, penasaran, serta terdesak kebutuhan, persyaratan itu pun dipenuhi ayah dua anak ini. Namun rupanya, EG malah mengharuskannya untuk kembali mentransfer Rp3 juta.

“Saya jadi kesal, kok disuruh kirim uang lagi, saya kan lagi butuh uang makanya minjam. Terus dia (EG) kok malah ngancam akan memenjarakan saya bila nggak meneruskan usulan pinjaman dengan mentransfer Rp 3 juta lagi, saya jadi bingung, tapi sudah terlanjur ngirim video pengakuan dan berkas pribadi,” keluh korban.

Dari percakapan itu, EG berdalih melalui pesan WhatsApp yang disampaikannya bahwa uang Rp 3 juta dan deposit Rp 510 ribu sebagai pengganti survei untuk jaminan dana pinjaman.

Namun karena berat dan tak memiliki uang lagi, Nawawi memilih mundur dan meminta agar uang depositnya dikembalikan. Rupanya, EG berang. Ia malah mengancam keras akan melaporkan korban ke polisi jika tak menyelesaikan pinjamannya dengan mentransfer uang Rp 3 juta lagi.

“Saat itu saya juga memang gak ada uang lagi, kok malah saya mau dilaporkan. Saya menduga ini sudah penipuan. Yang saya takutkan sekarang, seluruh berkas saya udah saya kirim ke mereka,” ujar Wawi sembari menunjukkan bukti transfer deposit.

Meski telah memutuskan tak lagi mau meminjam, Nawawi merasa dihantui ketakutan. “WA dia masih aktif, saya dikirimi foto seseorang ditangkap polisi. Katanya foto itu salah satu nasabah yang mundur setelah mengungkapkan ikrar di video ucapan terima kasih telah memberikan pinjaman uang dan bersedia akan diproses hukum jika tak membayarnya,” katanya.

Dari sekelumit contoh itu, terlihat masih ada masyarakat yang mudah terpedaya dengan pinjaman online. Bahkan bisa tak sedikit orang-orang terpelajar, apalagi yang tak mengenyam pendidikan dan mudah dirayu.

Satgas Waspada Investigasi Ganyang Fintech Ilegal

Maka dari itu, sejak 3 tahun lalu, pemerintah dari tujuh instansi menggalang pencegahan dalam kemajuan era digital berbasis pinjaman atau yang dikenal Financial Technology atau Fintech atau TekFin. Tujuannya selain memberi peluang dan membuat harum Fintech legal, Satgas Waspada Investigasi juga mengganyang Fintech ilegal. Bagi yang perusahaan Fintech ilegal, banyak yang sudah dibekukan.

Narasumber, Munawar (Nst/metro24jam.com)

Total entitas Fintech Lending Illegal yang ditangani Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi sejak Januari sampai September 2019 sebanyak 946 entitas. Sedangkan total yang telah ditangani sejak awal 2018 sampai September 2019 sebanyak 1.350 entitas. Satgas Waspada Investasi juga menangani kegiatan 30 pegadaian ilegal.

Teranyar, Satgas juga menangani 49 entitas penawaran investasi tanpa izin selama September 2019 dan 27 entitas penawaran investasi tanpa izin di Oktober 2019. Dari 49 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan antara lain 40 Trading Forex tanpa izin, tiga Investasi uang tanpa izin, tiga Investasi teknologi aplikasi, satu Jasa penutup kartu kredit, satu Jasa penerbitan kartu ATM dan satu Investasi bisnis online.

Entitas-entitas tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Sedang 27 entitas yang dibekukan pada Oktober itu terdiri dari 11 trading forex, 8 entitas cryptocurrency, 2 MLM, satu travel umrah dan lima investasi lainnya yang kesemuanya tidak memiliki izin.

Satgas Waspada Investasi itu terdiri dari tujuh instansi dan kementerian, yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi serta OJK.

Bidang Kehumasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat dilayangkan pertanyaan melalui email resminya di humas@ojk.go.id mengenai pinjaman atas nama koperasi tapi berjalur online apakah termasuk kategori Fintech? Dan selain kementerian Koperasi, apakah OJK juga bisa melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pinjaman online mengaku koperasi tersebut, menjelaskan bahwa mengenai pencegahan dan pencabutan izin dilakukan oleh Satgas Investigasi, dimana OJK bertindak sebagai Ketua dan Koordinator.

“Pengawasan koperasi menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UMKM. Apabila terdapat pencabutan izin usaha Koperasi, hal tersebut tidak dilakukan oleh OJK, melainkan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi,” balas humas via surat elektronik.

Kehumasan OJK dari email resminya juga menjelaskan bahwa untuk pengaduan dan pelaporan Fintech terdaftar di OJK, dapat dicek ke kontak OJK di nomor 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id.

“Sampai dengan 7 Agustus 2019, total jumlah penyelenggara Fintech terdaftar dan berizin adalah 127 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan Fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK,” tulisnya.

Fintech Ilegal Merebak Bagai Narkoba

Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyebut, Fintech ilegal merebak bagai narkoba. Selain marak, susah pula diberantas, karena pertumbuhannya pesat sekali. “Fintech ilegal ini seperti narkoba, melibatkan semua dan patah tumbuh hilang berganti. Contohnya seperti arisan online dan sebagainya,” beber Tongam.

Apalagi, kata Tongam, berbagai macam sosial media secara gamblang tak bisa membendung iklan-iklan dari pada bisnis ilegal. “Kalau di googling sangat banyak bisnis ilegal berkembang. Kita sudah panggil Google, tapi Google tidak bisa menghentikan itu. Mereka bebas menyebarkan berita-berita hoax tersebut,” katanya.

Pun begitu, kata Tongam, tak sedikit yang ditumpas. Dalam catatan Satgas Waspada Investigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahun 2017 sekitar 80-an investigasi ilegal telah dibekukan. Tahun 2018, lebih banyak lagi. Ada 1.230 entitas Fintech tanpa izin yang ditindak.

Akibat maraknya investasi ilegal, masyarakat merugi hingga Rp 88,8 triliun. Namun, dia mengaku kesulitan menindak Fintech ilegal, lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur permasalahan hukum terkait keberadaan investasi ilegal tersebut. Selain itu, rata-rata Fintech ilegal itu tak memiliki izin.

Bisnis ilegal memperdaya calon nasabah dengan menunjukkan izin perusahaan yang artinya izin tempatnya namun bukan praktik atau caranya. “Belum ada undang-undangnya. Memang sudah banyak dipidanakan, tapi itu menyangkut penipuan, pencemaran nama baik yang begitu-begituan. Kalau cabut izin, rata-rata mereka memang gak ada izinnya,” ungkapnya.

Dalam menyikapi itu maraknya Fintech ilegal, Satgas Waspada Investasi OJK terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan rutin menggelar sosialisasi inklusi keuangan ke masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat lebih jeli dalam mengikuti investasi.

Tips Pinjaman Online

Fintech, meski terbilang membantu akan tetapi yang ilegal justru sangat mengancam bahkan menyengsarakan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus mewaspadai godaan bisnis ilegal dan investasi ilegal yang pada umumnya, menjanjikan keuntungan tinggi, membangkitkan semangat padahal bodong.

“Tips untuk masyarakat, kalau mau minjam, pinjamlah sama yang legal. Kemudian pinjamlah sesuai kemampuan. Pahami dulu persyaratannya,” ujarnya sembari menjelaskan saat ini telah ada 127 Fintech legal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meminjam dana.

Asisten Direktur Divisi Sistem Pembayaran BI KPw Sumut, Achmad Darimy saat memberikan penjelasan. (Nst/metro24jam.com)

Kepala OJK KR5 Sumbagut Yusup Anshori berkeyakinan, cara pamungkas menangkal investasi bodong adalah dengan pelibatan masyarakat. Jika masyarakat kita semakin cerdas, mereka sendiri akan mampu mengantisipasi investasi bodong seperti Fintech ilegal.

Dia berharap kerjasama masyarakat membantu OJK untuk menyikapi fenomena ini. “Besar harapan saya, kita bisa menginformasikan sosialisasi ini dimulai dari, keluarga, teman dan masyarakat agar senantiasa mewaspadai keberadaan investasi ilegal tersebut,” harap Yusup.

Tongam Tobing juga mengakui peran serta masyarakat dalam menyikapi perkembangan investasi bodong jauh lebih berdaya gugah dan berdaya tangkal. Masyarakat diharapkan jeli sebelum memutuskan untuk meminjam duit secara online. Amat perlu mencari tahu terlebih dahulu perusahaan Fintech lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum.

Banyaknya ‘celah’ yang memungkinkan Fintech ilegal berkembang mendorong Satgas Waspada Investasi OJK untuk secara rutin terus melacak fintech-fintech ilegal di internet, di aplikasi dan media sosial. Jika menemukan Fintech lending ilegal, pihaknya langsung menganjurkan ke Kementerian Kominfo untuk memblokirnya.

Strategi lainnya, satgas juga meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK. Perbankan wajib mengkonfirmasi OJK mengenai rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech lending ilegal.

Sementara itu, Satgas juga meminta Bank Indonesia melarang Fintech payment system memfasilitasi Fintech lending ilegal, serta selalu menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Pengecekan di internet dan koordinasi antar stakeholder ini dianggap perlu mengingat, sebelumnya, pada 2 Agustus 2019, Satgas Waspada Investasi menemukan 143 entitas Fintech lending ilegal.

Namun dalam perkembangannya terdapat tiga entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan ilegal yakni Koperasi Syariah 212, PT Laku6 Online Indonesia dan PT Digital Dana Technology sehingga pemblokiran terhadap ketiga entitas itu telah dibuka kembali.

Inovasi dan Revolusi

Meski masih belum mampu menjerat pelaku penipuan pinjaman berbasis online, karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya, namun harus diakui Financial Technology atau Fintech adalah inovasi sekaligus revolusi lembaga keuangan dan non perbankan.

Di masa depan, Fintech berpotensi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi bangsa. Sebagaimana diaminkan oleh Asisten Direktur Divisi Sistem Pembayaran BI KPw Sumut, Achmad Darimy.

Sebelum Fintech lahir, lembaga keuangan belum memberikan layanan jasa keuangan secara cepat dan langsung. Namun dengan kemajuan teknologi, kata Darimy, lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, startup, maupun asuransi, telah berevolusi.

“Dari evolusi itu, mereka mengombinasikan layanan mereka dengan teknologi. Sehingga kalau tidak menawarkan produk yang cepat berbasis online, mereka akan ketinggalan dan kalah bersaing dengan yang lain,” ungkapnya.

Perubahan ada di dalam sistem layanan, polanya dan bisnis modelnya yang ditawarkan ke masyarakat. Akibat perubahan model bisnisnya itu, sehingga dinikmati konsumen.

“Ini pasti akan dinikmati oleh para pelaku bisnis. Bagi ekonomi tentu dengan adanya kemajuan Fintech ini, akan lebih memberikan stimulus kepada aktivitas-aktivitas di sektor ril, perekonomian secara nasional, termaksud pergaulan di regional, itu pasti,” bebernya.

Istilah ‘peer to peer lending’ sendiri, menurut Darimy adalah bagian kemajuan dari layanan jasa keuangan Fintech. Merebaknya minat keuangan berbasis online ini ternyata mulai digencarkan pemerintah. Terbukti, pembiayaan untuk Fintech hingga 2019 telah mencapai Rp 50 Triliun. Pemerintah memberikan perhatian khusus soal inovasi ekonomi berbasis digital ini.

Jadi sekarang peluang pebisnis Fintech itu lebih besar yang akan atau bisa digarap perusahaan-perusahaan Fintech. Dari segi populasi, Indonesia penduduk terbesar keempat di dunia dengan pendapatan per kapita di 2014 sebesar Rp 36.630. Tingkat presentasi angkatan kerjanya meningkat, angka kaum terdidik juga banyak.

Ini adalah potensi pasar di Indonesia yang bisa digarap oleh perusahaan Fintech. Bahkan dari lima negara (Cina, India, Nigeria, Filipina, dan Indonesia) anergi market untuk kelas menengah, dan Indonesia termaksud di situ. Ini menunjukkan, bahwa pasar yang digarap oleh bisnis Fintech ini besar sekali.

Dari sisi market, atau potensi pasarnya, sudah digarap oleh perusahaan-perusahaan Fintech. Padahal, industri perbankan dan non perbankan, baru menggarap 34,77 persen dari PBB yang dibiayai. Berarti ada 65,23 persen lagi yang belum dibiayai oleh bank dan non bank.

“Artinya masih besar sekali pasar untuk menggarapnya di dunia Fintech. Sehingga tidak heran banyak investor dari luar yang masuk untuk mendirikan startup atau berinvestasi di Indonesia,” imbuhnya.

Fintech Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Dampak baik Fintech juga diakui oleh Director Finance Digital Innovation Group Tris Yuliantha. Ia menyebut, kehadiran Fintech menyumbang pertumbuhan ekonomi secara signifikan di tanah air. “Berkembangnya ekonomi digital ini sangat potensial dilakoni usia produktif dari 19-34 tahun, begitu pula dengan peminjamnya,” katanya.

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech, Munawar menyebut Fintech menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama yang tak terakses lembaga keuangan seperti perbankan. Namun, perlu edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga tidak terjebak dengan Fintech ilegal.

Munawar melihat, digitalisasi ekonomi telah mendongkrak kontribusi UMKM hingga mampu menyumbang 95 persen dari GDP Indonesia. Dari 60 juta UMKM hanya ada sekitar 16 juta rekening kredit UMKM di perbankan. Hal itu jelas menunjukkan perbedaan antara perbankan dan Fintech yang secara prosedur lebih praktis, sehingga banyak masyarakat cukup sulit menembus dana bank.

Fintech Menjamur, Tapi Tak Menjamin Agunan

Menurut Munawar, Fintech ilegal menjamur karena banyak sekali orang memakai ponsel. Seorang bisa memiliki lebih dari satu ponsel. Bahkan di era digital ini, segala keperluan bisa teratasi dengan membawa sebuah ponsel.

“Lebih banyak yang punya nomor HP daripada orangnya. Artinya, internet itu bagian yang gak bisa dipisahkan dari kita sekarang. Nah itu yang menyebabkan Fintech ilegal berkembang pesat,” ujarnya.

Perkembangan Fintech juga tak terlepas dari sistemnya yang cepat dan mudah, namun belum tentu terjamin, dibanding agunan di bank. Sementara, perbankan (Bank) memang dikenal ribet. “Tapi, pinjaman di Fintech itu tidak ada yang menjamin. Kedua perjanjian dilakukan antara peminjam dan yang memberi pinjaman. Makanya harus melakukan pinjaman dengan Fintech yang memiliki izin,” anjurnya.

Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan pada 2019 bisa mencapai 75 persen. Agar mencapai target itu, menurut Staf Khusus Menteri Kominfo Lis Sutjiati bisa dengan mengoptimalkan peran perusahaan Fintech.

Dari data yang dimilikinya, indeks inklusi keuangan di Indonesia pada 2018 baru sekitar 50 persen. Terdapat gap sekitar 16 persen dari target 75 persen yang tidak bisa dilakukan secara konvensional oleh bank-bank yang ada.

Celah tersebut terjadi akibat keterbatasan bank sebagai jasa keuangan konvensional memasuki segmen-segmen tertentu. “Di sini Fintech berperan mengambil market yang belum tersentuh bank-bank untuk mencapai target tersebut,” ujar Lis.

Tak hanya itu, pertumbuhan inklusi keuangan dalam rentang tiga tahun terakhir hanya mampu menyumbang pertumbuhan inklusi keuangan Indonesia sebesar 13 persen. Sementara sekitar 16 persen masyarakat belum tersentuh bantuan finansial, apabila dikonversikan terdapat 35 juta penduduk yang tidak memiliki akun bank.

Melihat celah itu, asosiasi Fintech kemudian minta agar bisa masuk mengisi batasan yang dimiliki bank. Upaya Fintech masuk ke masyarakat bukan membatasi atau mengambil peran bank. Namun yang diperlukan justru adanya kolaborasi dalam upaya penetrasi masyarakat jadi pelaku ekonomi.

Achmad Darimy menyebut secara global, persepsi masyarakat terhadap kemajuan Fintech ini sangat besar. Kemajuan itu terlihat dalam hal Payment, Fanstransfer, Personal Finance dan sistem keuangan secara keseluruhan. Akan tetapi, perubahan-perubahan dari kemajuan tersebut serupa sekeping mata uang. Ada plus minusnya.

Mencegah dampak negatifnya, Bank Indonesia (BI) berkolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan proteksi hingga pengawasan dengan beberapa hal. BI pun, baru-baru ini meluncurkan sistem pembayaran melalui aplikasi uang elektronik, server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). Namun, Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020.

“Tujuannya untuk memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP),” kata Kepala BI Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat.

Godok UU Fintech

Menyikapi maraknya Fintech ilegal, OJK dan institusi lainnya berencana mendorong agar DPR segera menggodok undang-undang yang mengatur tentang itu. Satgas Waspada Investigasi, tiga tahun belakangan ini telah menemukan banyak keresahan masyarakat yang diakibatkan maraknya Fintech ilegal ini.

Ke depan, OJK bersama beberapa instansi lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Komunikasi serta Informatika akan menggodok pembahasan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kami akan bawa hal ini ke DPR,” kata Hari Tangguh Wibowo, Direktur Hubungan Masyarakat OJK.

Imbauan

Sementara itu, Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat, sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teranyar, di Oktober 2019, Satgas Waspada Investigasi telah menghentikan 27 giatan usaha penawaran investasi tanpa izin. Investasi ilegal itu berpotensi merugikan masyarakat. Dari 27 investasi itu, 11 entitas merupakan tranding forex, 8 investasi cryptocurrency, 2 Multi Level Marketing (MLM), 1 travel umrah, dan 5 investasi lainnya.

Menurut Satgas, penawaran kegiatan usha ilegal tersebut sangat berbahaya karena memanfaatkan ketidakfahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbalan hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Jadi, selama 2019, total kegiatan usaha kegiatan tanpa izin yang telah dihentikan oleh Satgas sebanyak 250 entitas.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. (*)


KOMENTAR ANDA
Loading...
Berita Terkini Lainnya
Pulang Belanja Sabu di Gang Kinantan, 2 Sekawan Dicegat Polisi
Metro 24 Jam - Kamis, 17 Oktober 2019 - 23:24 WIB

Pulang Belanja Sabu di Gang Kinantan, 2 Sekawan Dicegat Polisi

Belum sempat menikmati sabu yang baru saja dibeli dari Gang Kinantan, dua sekawan ini keburu dicegat polisi, Selasa (15/10/2019) malam.Keduanya ...
Pembagian Kios Pekan Tigaraja Bermasalah, Camat Akan Panggil Pedagang
Metro 24 Jam - Kamis, 17 Oktober 2019 - 22:44 WIB

Pembagian Kios Pekan Tigaraja Bermasalah, Camat Akan Panggil Pedagang

Pembagian kios di Pekan Tigaraja dinilai merbasalah karena tidak merata. Camat Girsang Sipangan Bolon Eva Suryati Ulyarta Tambunan SKom MSi ...
Rencana Bertanding di Pilkada 2020 Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Mendaftar ke Perindo
Metro 24 Jam - Kamis, 17 Oktober 2019 - 22:29 WIB

Rencana Bertanding di Pilkada 2020 Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Mendaftar ke Perindo

H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Labuhanbatu ke DPD Partai Perindo, Selasa (15/10/2019). Pendaftaran ...
Yuk Bantu Biaya Perobatan Darisa Boru Sianturi, Bayi 8 Bulan Penderita Pneumonia
Metro 24 Jam - Kamis, 17 Oktober 2019 - 22:24 WIB

Yuk Bantu Biaya Perobatan Darisa Boru Sianturi, Bayi 8 Bulan Penderita Pneumonia

Darisa boru Sianturi, bayi baru berusia 8 bulan penderita penyakit Pneumonia (radang paru-paru) kini terbaring di RS Haji Adam Malik ...
Beli Sabu dari Tanjungbalai, 3 Warga Sei Dadap Ditangkap Polisi, Rencananya Dijual di Air Batu
Metro 24 Jam - Kamis, 17 Oktober 2019 - 21:33 WIB

Beli Sabu dari Tanjungbalai, 3 Warga Sei Dadap Ditangkap Polisi, Rencananya Dijual di Air Batu

Personel Unit Reskrim Polsek Airbatu meringkus tiga terduga pengedar sabu-sabu di Dusun IV, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, ...
Sempat Hilang 2 Hari, Kapal Nelayan Cumi dan 7 Awal Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Metro 24 Jam - Kamis, 17 Oktober 2019 - 17:27 WIB

Sempat Hilang 2 Hari, Kapal Nelayan Cumi dan 7 Awal Ditemukan Dalam Kondisi Selamat

Tim Basarnas Tanjungbalai-Asahan berhasil menemukan satu unit kapal nelayan cumi-cumi yang mengalami kerusakan di perairan Pulau Pandan, Kabupaten Batubara, Rabu ...
Loading...
Kombes Andi Rian
Hendrik Marpaung
Kapolres Siantar

Loading…