Selasa, 23 Juli 2019 | 01.25 WIB
Metro24Jam>News>Pujakesuma Kota Medan Desak DPW Pujakesuma Sumut Cabut SK Tandingan

Pujakesuma Kota Medan Desak DPW Pujakesuma Sumut Cabut SK Tandingan

Sabtu, 13 April 2019 - 20:10 WIB

IMG-68844

Pengurus DPD Pujakesuma Kota Medan pimpinan Hartono Ewadi SE SH. (ist/metro24jam.com)

MEDAN, metro24jam.com – Pengurus DPD Pujakesuma Kota Medan pimpinan Hartono Ewadi SE SH, melalui Kantor Advokat Ilham Sagala, melayangkan somasi kedua kepada pengurus Pujakesuma Wilayah Sumut (DPW Pujakesuma SU), yang dinilai telah melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga organisasi.

Pasalnya, DPW Pujakesuma Sumut disebut telah menerbitkan SK tandingan pembentukan DPD Pujakesuma Kota Medan yang baru, padahal kepengurusan DPD Pujakesuma Kota Medan yang sah masih berlangsung dan masih eksis menjalankan roda organisasi.

Ketua DPD Pujakesuma Kota Medan masa bhakti 2017-2021, Hartono Ewadi, membeberkan hal itu kepada wartawan di kantornya, Jalan Murai, Sei Sekambing B Medan, Sabtu (13/4/2019) jam 12.00 Wib.

“Saya sebagai Ketua DPD Pujakesuma Kota Medan yang sah masa bhakti 2017-2021 berdasarkan hasil rapat Musyawarah Daerah (Musda) Pujakesuma Kota Medan tanggal 26 Febuari 2017 dan hasil kerja tim formatur tanggal 12 Maret 2017 yang sampai saat ini kepengurusannya sangat aktif dan masih solid dalam menjalankan roda organisasi sesuai program kerja,” katanya.

Mandat itu, kata Hartono, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan <asyarakat (Kesbanglinmas) Kota Medan nomor: 00/02/14/76/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 hingga tanggal 20 Mei 2020.

Dikatakan Hartono, dengan somasi ini, dia dan pengurus DPD Pujakesuma kota Medan meminta pengurus DPW Pujakesuma Sumatera Utara mencabut SK nomor: 013/i/PK/DPW-SU/II/2019 karena dinilai cacat hukum serta melanggar AD/ART dan peraturan organisasi Pujakesuma.

"Saya dan seluruh pengurus DPD Pujakesuma kota Medan serta pengurus DPC Pujakesuma yang ada di kecamatan-kecamatan merasa telah dizolimi karena kami tidak pernah melanggar peraturan organisasi dan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga organisasi. Di mana salah kami, apa salah kami, apa buktinya? Tunjukan sama kami!" ketus Hartono.

"Jangan seenaknya saja, ini organisasi berbadan hukum. Kami berharap agar pengurus DPW Pujakesuma Sumatera Utara agar mengklarifikasi dan mencabut SK tandingan. DPW harus dapat menjelaskan pada kami apa sebenarnya yang terjadi sehingga DPW Pujakesuma Sumatera Utara menerbitkan SK tandingan pembentukan DPD Pujakesuma kota Medan," imbuhnya.

Sementara itu Hartono Ilham Sagala SH, yang bertindak sebagai kuasa hukum DPD Pujakesuma Kota Medan berdasarkan surat kuasa yang diberikan dan ditandatangani pengurus DPD Pujakesuma Kota Medan mengatakan, pihaknya telah melayangkan 2 somasi pada pengurus DPW Pujakesuma Sumatera Utara.

"Kami sekaku tim penasehat hukum DPD Pujakesuma kota Medan meminta pada pengurus DPW Pujakesuma Sumatera Utara untuk segera memberikan klarifikasi pada klien kami karena penerbitan surat keputusan DPW Pujakesuma Sumatera Utara nomor 013/i/PK/DPW/SU/II/2019 karena cacat hukum dan sangat bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," sebut Sagala.

Dia menegaskan agar pihak DPW Pujakesuma Sumut segera memberikan klarifikasi secepatnya. Jika tidak, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan menempuh jalur hukum. (tim)


KOMENTAR ANDA
Loading...
Berita Terkini Lainnya
HUT Adhyaksa ke-59, Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Profesionalitas
Metro 24 Jam - Senin, 22 Juli 2019 - 23:07 WIB

HUT Adhyaksa ke-59, Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Profesionalitas

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Fachruddin Siregar memimpin upaca peringatan HUT Adhyaksa ke-59 di halaman kantor Kejatisu, Jalan AH ...
Peserta PKH di Gunung Malela Mengaku Dikutip Rp20 Ribu Untuk Pencairan Dana
Metro 24 Jam - Senin, 22 Juli 2019 - 22:57 WIB

Peserta PKH di Gunung Malela Mengaku Dikutip Rp20 Ribu Untuk Pencairan Dana

Dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH), masih saja terjadi di Nagori Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela ...
Pasien Bayar Nazar, Tukang Kusuk di Batubara Berangkat ke Tanah Suci
Metro 24 Jam - Senin, 22 Juli 2019 - 22:40 WIB

Pasien Bayar Nazar, Tukang Kusuk di Batubara Berangkat ke Tanah Suci

Rezeki bisa datang dari mana saja tanpa pernah diduga. Seperti yang dialami dan dirasakan Kamaluddin bin Mohammad Hafiz alias Ongku ...
Rumah di Kelurahan Siopat Suhu Tertimpa Pohon Aren, Penghuninya Terpaksa Tidur di Tenda
Metro 24 Jam - Senin, 22 Juli 2019 - 22:16 WIB

Rumah di Kelurahan Siopat Suhu Tertimpa Pohon Aren, Penghuninya Terpaksa Tidur di Tenda

Satu unit rumah semi permanen di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), Jalan Kawal Samudra, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, ...
Jajaran Polrestabes Medan Ringkus 47 Tersangka Curanmor, BB: 56 Unit Motor dan 2 Mobil
Metro 24 Jam - Senin, 22 Juli 2019 - 21:54 WIB

Jajaran Polrestabes Medan Ringkus 47 Tersangka Curanmor, BB: 56 Unit Motor dan 2 Mobil

Polrestabes Medan hingga Polsek jajaran, gencar melakukan patroli hunting ke jalanan dalam sebulan terakhir demi menekan angka kriminalitas di Kota ...
Kejari Siantar Tetapkan Mantan Dirut PD PAUS Tersangka Korupsi, Bamusi: Itu Keliru!
Metro 24 Jam - Senin, 22 Juli 2019 - 21:40 WIB

Kejari Siantar Tetapkan Mantan Dirut PD PAUS Tersangka Korupsi, Bamusi: Itu Keliru!

Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PAUS), Herowhin Sinaga, sebagai tersangka ...
Loading...

Loading…


Bupati Padang Lawas
BPKAD Padang Lawas
Dinas Perindag dan UMKM Padang Lawas
Bank Sumut Sibuhuan
Dinas PU & PE Padang Lawas
Bappeda Padang Lawas
Dinas LH dan Hut Padang Lawas
Dinas PMD Padang Lawas