Rabu, 23 Januari 2019 | 00.21 WIB
Metro24Jam>News>Politik>Untuk Duduk di Jalan Adam Malik Siantar, Caleg Masih Andalkan Uang

Untuk Duduk di Jalan Adam Malik Siantar, Caleg Masih Andalkan Uang

Sabtu, 12 Januari 2019 - 08:45 WIB

IMG-65580

Tiga komisioner Bawaslu Pematangsiantar.

SIANTAR, metro24jam.com – Ada banyak cara para calon legislatif (caleg) guna mendulang suara rakyat pemilih di masing-masing daerah pemilihan (dapil) yang ditugaskan partai politik kepada mereka.

Metode yang resmi adalah melalui kampanye. Kampanye adalah cara ampuh para caleg mengenalkan diri dan meraih dukungan. Lazimnya kampanye mengusung visi misi dan program kepada rakyat pemilih.

Namun banyak caleg memilih jalan pintas untuk meraih dukungan suara pemilih, yakni memberikan uang secara langsung kepada pemilih.

Di Pematangsiantar tak sedikit caleg melakukan cara yang melanggar Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tersebut.

Para caleg tentu melakukan dengan cara aman. Mereka menggunakan orang-orang lapangan untuk mengerjakannya. Mereka, orang-orang yang bekerja tersebut populer disebut sebagai tim sukses (TS).

Salah seorang warga Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar, Amri Simanjuntak (52), menyebut, hampir seluruh caleg terutama di dapil mereka, diperkirakan menggunakan uang untuk membeli suara rakyat.

Dia sebut itu dengan istilah money politic atau politik uang. Polanya, caleg menggunakan koordinator lapangan di setiap kelurahan mendata pemilih diawali dengan meminta foto copi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Untuk mendapatkan foto copi e-KTP, petugas koordinator lapangan sudah harus membayar kepada setiap pemilik e-KTP sebesar Rp 10.000-Rp 20.000.

“Berdasarkan data e-KTP itu kemudian caleg melalui koordinator lapangan yang akan membagi uang atau ingot-ingot kepada pemilih. Bisa dibayarkan lewat serangan fajar, bisa juga sehari sebelum pemungutan suara,” beber Amri, Rabu (9/1/2019).

Manihuruk, salah seorang warga Kecamatan Siantar Martoba, Pematangsiantar mengaku, dia ikut membantu memenangkan seorang caleg di tempatnya.

Caleg dari partai politik baru itu menggunakan dua cara untuk memastikan meraih suara. Sebagian nantinya akan diberikan uang yang sudah dipersiapkan dan sebagian lagi murni tanpa uang.

“Tarifnya antara Rp 50.000 sampai Rp 100. 000 per orang. Nanti yang membagi uang itu adalah pemilih yang dekat dengan caleg tersebut,” katanya.

Politisi senior Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Pematangsiantar, Mangantar Manik, mengatakan, pola caleg dalam meraih suara pemilih semakin canggih sejak Pemilu 2009, 2014 dan kini 2019.

Politik uang yakni menggunakan uang untuk membeli suara pemilih sudah mulai dilakukan caleg sejak Pemilu 2009.

Saat itu, kata Mangantar yang merupakan anggota DPRD Pematangsiantar periode 2004-2009, caleg terang-terangan memberikan uang kepada pemilih di tempat pemungutan suara.

“Uang dibagi orang lapangan caleg di seputaran TPS. Satu suara diberikan Rp 50. 000,” katanya.

Memasuki Pemilu 2014, pola para caleg dalam menyuap pemilih mulai diperhalus menyusul meningkatnya pengawasan.

Di fase ini, beber Mangantar, caleg tak lagi memberikan uang secara terbuka. Tetapi dengan perantara koordinator di setiap kelurahan.

Koordinator ini mendata pemilih di wilayahnya. Menjelang hari pemungutan suara uang diberikan di rumah koordinator atau langsung diantar ke rumah pemilih.

“Tarifnya makin naik. Meski variatif, tapi nilainya naik dari pemilu 2009. Jika sebelumnya Rp 50.000 per orang, rata-rata caleg memberikan Rp 100.000 per orang pemilih,” ungkapnya.

Sedangkan Pemilu 2019, Mangantar melihat penggunaan uang untuk mendulang suara dari pemilih juga makin kian kental aromanya.

Tarifnya bahkan cenderung naik. Polanya juga makin canggih, seiring makin ketatnya pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Caleg PDI Perjuangan Pematangsiantar, Noel Lingga saat ditanya apakah kalau hendak meraih suara pemilih akan bagi-bagi uang, dia menjawab diplomatis.

“Kalau hati berkata tidak. Soalnya kalau bagi-bagi uang sama saja mengajari masyarakat makin mundur dan memaksa kalau terpilih harus fokus mengambil uang dalam arti biar balik modal,” katanya.

Mantan anggota DPRD Pematansiantar, Rudolf Hutabarat menyebut, pada Pemilu 2009 dia mempersiapkan dana Rp 300.000.000 sebagai cost politic atau ongkos politik. Besaran dana itu bisa membuat dia menang dan duduk.

Dana itu dipakai untuk mencetak alat peraga kampanye dan membuat pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dengan frekwensi yang cukup tinggi.

“Saya tidak membayar pemlih lagi pada hari pemungutan suara atau saya tidak menjalankan money politic,” beber Rudolf yang kembali akan maju sebagai caleg dari Partai Demokrat pada Pemilu 2019 ini.

Pemilu 2014, Rudolf gagal menang meski dia sebagai calon petahana. Saat itu, penggunaan politik uang sangat tinggi. Ada caleg sampai mengeluarkan miliaran rupiah membeli suara di dapilnya.

“Kerja politik saya dengan turun ke dapil dan memperjuangkan banyak aspirasi kandas dengan money politic yang sangat luar biasa,” kata pria berbasis pengusaha jasa konstruksi itu.

Pengalaman serupa dirasakan Rudy Wu, caleg PDI Perjuangan Pematangsiantar dari Dapil Siantar 1, yakni Siantar Barat dan Siantar Utara. Dia pernah duduk sebagai anggota DPRD Pematangsiantar 2009-2014 kala itu dari Partai Demokrat.

Cara dia meraih suara sama sekali tak memberikan uang kepada para pemilihnya. “Sepeser pun saya tak berikan uang kepada pemilih saat itu,” katanya.

Menurut Rudy, cara dia mendulang suara dilakukan dengan mendatangi orang per orang dan pintu ke pintu rumah pemilih di dapil sembari memberikan kartu nama.

Rudy menegaskan dia tak berikan apa pun. “Saya kan ditugaskan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masakan saya beli suara mereka. Jadi jangan ditransaksikan aspirasi itu,” tukasnya.

Sikap menolak memberikan uang ke pemilih untuk terpilih juga digaungkan Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pematangsiantar, Chandra Turnip.

“Kita melarang caleg untuk main uang meraih suara. Sanksinya tegas, kita coret. PSI sejak awal anti korupsi, maka harus menunjukkan komitmen itu sejak masa pencalonan,” katanya.

Bagi para caleg ada aturan yang melarang melakukan politik uang guna meraup suara pemilih. Bahkan ancaman pidana penjara siap menerkam mereka jika bermain-main dengan money politic.

“Ancaman penjara bagi caleg apabila terbukti melakukan money politic sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tegas Ketua Bawaslu Pematangsiantar, Sepriandison Saragih.

Secara spesifik Sepriandison menyebut, aturan itu tertulis dalam Undang-undang Pemilu pada Pasal 278, Pasal 280, Pasal 284, Pasal 515, Pasal 523, dengan ancaman 3 hingga 4 tahun penjara dan denda Rp 36.000.000 hingga Rp 46.000.000.

Hanya saja kata Sepriandison, sesuai Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 ini, yang dijerat pidana hanya pihak pemberi. Sedangkan penerima tidak dikenakan sanksi hukum.

“Nah di sini yang tidak kena, penerima. Dengan harapan jika nantinya penerima mau melaporkan perbuatan tersebut ke Bawaslu. Berbeda dengan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016, kedua-duanya dapat dikenakan sanksi,” tukasnya. (tig).


Loading...
KOMENTAR ANDA
Berita Terkini Lainnya
Bupati Aceh Selatan Mutasi 137 Pejabat Eselon III dan IV
Metro 24 Jam - Selasa, 22 Januari 2019 - 22:16 WIB

Bupati Aceh Selatan Mutasi 137 Pejabat Eselon III dan IV

Bupati Aceh Selatan, Azwir SSos, melantik dan memutasikan 137 pejabat, Selasa (22/01/2019). Dari jumlah tersebut, 59 di antaranya merupakan pejabat ...
Satlantas Polrestabes Medan dan Unit Lantas Polsek Sunggal Gelar ‘Simon Mapan’ di Desa Lalang
Metro 24 Jam - Selasa, 22 Januari 2019 - 22:07 WIB

Satlantas Polrestabes Medan dan Unit Lantas Polsek Sunggal Gelar ‘Simon Mapan’ di Desa Lalang

Personel Unit lantas Polsek Sunggal bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Medan, mendatangi masyarakat yang bermukim di Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, ...
Dibuka Wakil Bupati, Muzakarah Ulama di Lhoksukon Berjalan Lancar
Metro 24 Jam - Selasa, 22 Januari 2019 - 21:59 WIB

Dibuka Wakil Bupati, Muzakarah Ulama di Lhoksukon Berjalan Lancar

Muzakarah Ulama ke-2 yang dilaksanakan di kompleks pengajian Dayah Budi Nurussalam Desa Geulumpang KM 10, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, berjalan ...
Oknum PNS Terjaring OTT Jumat Lalu, Tim Polda Sumut Geledah Kantor Walikota Binjai
Metro 24 Jam - Selasa, 22 Januari 2019 - 20:52 WIB

Oknum PNS Terjaring OTT Jumat Lalu, Tim Polda Sumut Geledah Kantor Walikota Binjai

Personel Subdit 1 Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Sumut, menggeledah kantor Walikota Binjai di Jalan Sudirman, Binjai Kota, Selasa (22/1/2019) ...
Dering HP Terdengar dari Balik Celana Dalamnya, Anak Muda Ini Babak-belur Dihakimi Massa
Metro 24 Jam - Selasa, 22 Januari 2019 - 20:38 WIB

Dering HP Terdengar dari Balik Celana Dalamnya, Anak Muda Ini Babak-belur Dihakimi Massa

Sudah pernah dipenjara lantaran mencuri ternyata tak membuat Endriko Riki Simanjuntak alias Kucing tobat dan tetap mengulangi perbuatannya. Dengan modus ...
Kodim 0204/DS, BNNK, Polres dan Pemkab Deliserdang Rapat Program Desa Bersinar
Metro 24 Jam - Selasa, 22 Januari 2019 - 20:10 WIB

Kodim 0204/DS, BNNK, Polres dan Pemkab Deliserdang Rapat Program Desa Bersinar

Kodim 0204/DS bersama BNNK, Polres dan Pemkab Deliserdang melaksanakan rapat persiapan Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar), bertempat di Ruang Data ...
bupati serdang bedagai
Loading...