Sabtu, 30 Mei 2020 | 16.35 WIB
Metro24Jam>News>Besok, Serikat Tani Kabupaten Samosir Unjukrasa ke Kantor Bupati dan DPRD

Besok, Serikat Tani Kabupaten Samosir Unjukrasa ke Kantor Bupati dan DPRD

Minggu, 23 September 2018 - 18:16 WIB

IMG-61920

Para petani Samosir yang tergabung dalam STKS sedang melakukan koordinasi jelang aksi Senin, (24/9/2018). (Fernando/metro24jam.com)

Loading...

PANGURURAN, metro24jam.com – Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS) akan melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Bupati dan DPRD Samosir, Senin (24/9/2018). Aksi itu dikatakan akan mengajukan tuntutan penyelesaian terkait persoalan tanah ulayat dan rendahnya kesejahteraan petani di Samosir.

Penanggungjawab aksi, Agustinus Situmorang, ketika ditemui metro24jam.com di Sopo KSPPM Pangururan mengatakan, unjuk rasa akan dimulai dari Terminal Pangururan menuju Kantor Bupati dan dilanjutkan ke Kantor DPRD Samosir.

“Kita akan melakukan aksi besok ke Bupati Samosir. Ini terpaksa kami lakukan, karena semakin rendahnya pengakuan pemerintah kabupaten kepada petani, terutama terkait pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria dan peningkatan kesejahteraan petani yang terlupakan,” ujar Agustinus Situmorang.

Persoalan reformasi agraria menjadi hal yang paling disorot oleh para petani dalam aksi kali ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Serikat Tani Kabupaten Samosir, Parulian Siburian, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (23/9/2018) sore.

“Reforma Agraria, adalah aspirasi sejati rakyat yang menghendaki terwujudnya keadilan atas hak kepemilikan tanah, kebebasan akses rakyat atas sumberdaya alam di Indonesia dan terhapusnya setiap bentuk monopoli, baik monopoli atas tanah (tanah-tanah dikuasai oleh Negara dan pengusaha), monopoli sarana produksi dan produksi pertanian hingga distribusi,” sebutnya.

Pembangunan Samosir saat ini masih belum berbasiskan pertanian, terlihat dari porsi anggaran yang dialokasikan untuk bidang pertanian hanya di kisaran 5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir tahun 2018. Porsi anggaran ini sudah termasuk belanja rutin pegawai.

Minimnya pengadaan alat-alat dan teknologi pendukung pertanian–yang sering tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna akibat kurangnya pendidikan teknis sehingga banyak alat tersebut hanya menjadi pajangan dan kalaupun dipergunakan, banyak yang tidak terawat.

“Di beberapa tempat, peralatan ini menjadi milik pribadi karena praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pejabat di dinas terkait, maupun pihak legislatif,” lanjut Situmorang.

Kondisi infrasuktur jalan sebagai penghubung desa sebagai produsen ke kota untuk menyalurkan produk-produk petani juga masih sangat memprihatinkan.

Walaupun saat ini sudah memasuki tahap perbaikan, masih banyak jalan kecamatan dalam kondisi rusak parah dan sulit untuk dilalui, khususnya pada saat kondisi hujan.

Jalur lingkar Samosir sebagai jalur utama aktivitas perekonomian juga masih banyak yang perlu perbaikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap harga dan distribusi produk pertanian.

Akses masyarakat, khususnya petani, dibidang kesehatan juga sangat sulit. Masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah.

Khusus untuk asuransi kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), akses mereka juga sangat terbatas akibat mahalnya biaya iuran yang harus dibayar setiap bulannya, bahkan untuk kelas III sekalipun.

Penyedia layanan kesehatan pemerintah (Rumah Sakit, Puskemas, Poskesdes) sering memperlakukan masyarakat dengan tidak adil dan diskriminatif hanya karena mereka miskin.

Kekhawatiran petani/komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir saat ini terkait kepemilikan, pengelolaan dan penguasaan terhadap lahan pertanian dan tanah adat mereka yang tidak diakui negara.

Bagaimana tanah dan lahan mereka yang sudah ratusan tahun saat ini banyak yang di klaim sebagai tanah dan hutan negara. Padahal sebagai petani identik terhadap kepentingan dan kebutuhan akan tanah.

Belum adanya perda yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pemenuhan hak ekosob petani di Kabupaten Samosir menunjukkan kurangnya eksistensi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat petani yang mandiri dan sejahtera sesuai visi dan misi bupati terpilih. (fer)

KOMENTAR ANDA
Loading...
Berita Lainnya
2 Pecandu Ganja Ditangkap di Simpang 3 Parmaksian

2 Pecandu Ganja Ditangkap di Simpang 3 Parmaksian

Satuan Reserse Narkoba Polres Toba menangkap dua pemuda pecandu ganja di Jalan Simpang Tiga, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Parmaksian, Jum'at ...
Puluhan ASN Serdang Jalani Rapid dan Swab Test

Puluhan ASN Serdang Jalani Rapid dan Swab Test

Dinas Kesehatan Serdang Bedagai menggelar rapid dan swab test terhadap puluhan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Pemkab Sergai. Uji rapid dan ...
Jambret HP IRT di Atas Betor, 2 Pria Pengendara Vario Berdarah-darah ‘Dipermak’ Warga
BREAKING NEWS

Jambret HP IRT di Atas Betor, 2 Pria Pengendara Vario Berdarah-darah ‘Dipermak’ Warga

Dua pria diboyong dengan kondisi berlumuran darah ke Mapolsek Sunggal, Sabtu (30/5/2020) sekira pukul 11.50 Wib. Informasi yang dihimpun di ...
Kecamatan Girsip Terima 1.945 Paket Bahan Pokok dari GTPP Sumut

Kecamatan Girsip Terima 1.945 Paket Bahan Pokok dari GTPP Sumut

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkonpincam) Girsang Sipangan Bolon (Girsip), Simalungun, menerima sebanyak 1.945 paket bahan pokok dari Gugus Tugas Percepatan ...
Tabrak Truk Berhenti Remaja 16 Tahun dari Desa Petatal Meregang Nyawa

Tabrak Truk Berhenti Remaja 16 Tahun dari Desa Petatal Meregang Nyawa

Diki Pratama (16), tewas seketika setelah mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera KM 129, Dusun 3, tepatnya di depan Puskesmas ...
2 Pekan Usai Curi Motor di Batang Kuis, Kembali Lagi ke Lokasi Aksi, Pria Ini Diamuk Massa

2 Pekan Usai Curi Motor di Batang Kuis, Kembali Lagi ke Lokasi Aksi, Pria Ini Diamuk Massa

Muhammad Nuh (38), warga Dusun I, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, babak-belur dihakimi warga di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang ...
Loading...
Irwa Zaini
Dandim

Loading…