Senin, 18 Februari 2019 | 23.25 WIB
Metro24Jam>News>Siantar 24 Jam>Hefriansyah Didesak Copot Kadis Yang Merupakan Mantan Napi Korupsi

Hefriansyah Didesak Copot Kadis Yang Merupakan Mantan Napi Korupsi

Jumat, 1 Juni 2018 - 18:42 WIB

IMG-58191

Sekretaris KPKN Amri Simanjuntak

SIANTAR, metro24jam.com – Walikota Siantar, Hefriansyah didesak mencopot Kepala Dinas Pariwisata Siantar, Fatimah Siregar, karena yang bersangkutan merupakan mantan narapidana kasus korupsi tahun 2004.

Desakan itu disampaikan Ketua Sumut Watch, Daulat Sihombing dan Sekretaris Komunitas Pengawasan Keuangan Negara (KPKN), Amri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (31/5).

Menurut Daulat, pihaknya sudah berulangkali mengirimkan surat kepada Walikota Hefriansyah, tentang tuntutan pencopotan Fatimah Siregar dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata.

Karena pengangkatannya bertentangan dengan Pasal 23, UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, Pasal 23 Ayat (3) dan (4), UU Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 3 dan 7 PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara PNS, Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan SE Mendagri RI Nomor : 800/4329/SJ, tentang larangan untuk mengangkat mantan narapidana korupsi dalam jabatan struktural.

Selain itu, ujar Daulat, Perwakilan Ombudsman Sumut dan Komite Aparatur Sipil Negara, juga telah menyampaikan peringatan kepada Walikota Hefriansyah Noor tentang potensi pelanggaran hukum dalam pengangkatan bekas narapidana korupsi atas nama Fatimah Siregar.

Fatimah Siregar, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 327/Pid.B/2006/PN. Pms, tanggal 29 Januari 2007, telah dihukum penjara selama satu tahun tiga bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider  enam bulan kurungan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan mobil Puskesmas Keliling Roda 4 sebanyak lima unit milik Pemko Siantar TA 2004.

“Yang bersangkutan telah menjalani hukuman penjara sebagaimana dimaksud secara tuntas,” terang Daulat.

Daulat menyebut, dalam putusan perkara yang juga telah disampaikan kepada Walikota, Fatimah Siregar terbukti bersalah secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999  junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Walikota kata Daulat, berkali-kali pula berjanji akan segera mencopot Fatimah Siregar, bahkan sempat memberi tenggang waktu hanya menunggu sampai selesainya pembangunan rest area Siantar.

“Namun sangat disesalkan Walikota Hefriansyah sepertinya tak peduli dengan janjinya bahkan tak peduli dengan persepsi publik yang semakin buruk terhadap pemerintahannya. Konyolnya lagi malah Fatimah Siregar seolah-olah diberi proporsi pembagian proyek dan kekuasaan yang lebih besar karena kedekatannya dengan Walikota Hefriansyah,” tegas Daulat.

Daulat menegaskan, tindakan Walikota Hefriansyah mempertahankan Fatimah Siregar sebagai Kepala Dinas Pariwisata sebagai langkah kontra produktif yang merusak citra pemerintahan. Tidak saja karena status Fatimah Siregar sebagai bekas narapidana korupsi, tetapi secara integritas dan moral Fatimah Siregar sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai pejabat pemerintahan kota.  

Dia kemudian mendesak Walikota Hefriansyah agar dalam waktu paling lama sepuluh hari kerja, segera mencopot Fatimah Siregar dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata demi penguatan pemerintahan kota yang bersih, berwibawa dan berintegritas.

“Dalam hal Walikota Hefriansyah, tak memfollow-up tentang pencopotan Fatimah Siregar, maka Sumut Watch mengartikan bahwa Walikota Hefriansyah secara sengaja telah menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku,” katanya.

Hal sama disampaikan Sekretaris Komunitas Pengawasan Keuangan Negara (KPKN), Amri Simanjuntak. Menurut dia, jika Walikota tidak segera mengganti pejabatnya yang mantan napi korupsi sama halnya Walikota tidak mendukung program Nawacita Jokowi dalam hal revolusi mental dan tidak mendukung program pemerintahan yang bersih.

“Seakan-akan Walikota hanya kepikiran bahwa mantan napi koruptor itulah yang mampu menambah pundi-pundinya, sebab telah berpengalaman menggerogoti uang negara,” tegas Amri.

Satu hal lagi yang penting disampaikan, tandas Amri, bahwa jika pejabat dimaksud tetap dipertahankan maka Walikota telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni mengangkat pejabat mantan napi korupsi, dan itu menjadi alasan agar Walikota dapat dan lebih mudah dimakzulkan.

Terkait desakan ini, Walikota Hefriansyah sejauh ini belum berhasil dimintai konfirmasi. Pesan yang dikirim ke nomor ponselnya, Jumat (1/6) sore, tak mendapat balasan. (tig)


Loading...
KOMENTAR ANDA
Berita Terkini Lainnya
Disergap Polisi, Pria Ini Lari ke Kebun Ubi, Sangkutlah!
Metro 24 Jam - Senin, 18 Februari 2019 - 23:19 WIB

Disergap Polisi, Pria Ini Lari ke Kebun Ubi, Sangkutlah!

Kaget disergap polisi, Aneka Ria Safari alias Ucok Dollong coba melarikan diri ke kebun ubi tak jauh dari kediamannya di ...
Kasi PMD Akui Warga Desa Bantan Pertanyakan Masalah ADD, Tapi…
Metro 24 Jam - Senin, 18 Februari 2019 - 23:14 WIB

Kasi PMD Akui Warga Desa Bantan Pertanyakan Masalah ADD, Tapi…

Aparatur Desa Bantan, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, meminta pihak kecamatan setempat dapat memberikan solusi atas permasalahan Anggaran Dana ...
Nekat Curi Ikan Gurami Pak Babinsa, Residivis Curanmor Kembali Masuk Sel
Metro 24 Jam - Senin, 18 Februari 2019 - 23:02 WIB

Nekat Curi Ikan Gurami Pak Babinsa, Residivis Curanmor Kembali Masuk Sel

Ada-ada saja ulah remaja satu ini. Seakan tak bosan hidup di penjara. Belum lama bebas dari hukuman setelah tertangkap mencuri ...
Dua Ahli Waris Gampong di Aceh Utara Terima Santunan Klaim BPJS
Metro 24 Jam - Senin, 18 Februari 2019 - 22:10 WIB

Dua Ahli Waris Gampong di Aceh Utara Terima Santunan Klaim BPJS

Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib (Cek Mad) secara simbolis menyerahkan klaim Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dua orang ...
Bupati Aceh Utara Resmikan Pabrik CPO Milik Investor Sumut
Metro 24 Jam - Senin, 18 Februari 2019 - 21:56 WIB

Bupati Aceh Utara Resmikan Pabrik CPO Milik Investor Sumut

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memproduksi minyak Crude Palm Oil (CPO) dengan kapasitas 30 ton per jam, diresmikan Bupati Aceh ...
Personel BNN Amankan Seorang Oknum TNI di Sergai, BB Ribuan Butir Ekstasi
Metro 24 Jam - Senin, 18 Februari 2019 - 21:48 WIB

Personel BNN Amankan Seorang Oknum TNI di Sergai, BB Ribuan Butir Ekstasi

Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Polisi Militer dilaporkan berhasil menangkap seorang oknum anggota TNI berinisial SM ...
bupati serdang bedagai
Loading...