Jumat, 4 Desember 2020 | 05.58 WIB
MGID BANNER
Metro24Jam>News>Kepala Ombudsman Sumut: Kantor Instansi Pemerintah Harus Umumkan Standar Pengurusan dan Pelayanan

Kepala Ombudsman Sumut: Kantor Instansi Pemerintah Harus Umumkan Standar Pengurusan dan Pelayanan

Kamis, 28 Desember 2017 - 15:01 WIB

IMG-48657

Abyadi Siregar saat memberikan penjelasan. (Arvin/metro24jam.com)

Reklam Flip
Loading...

MEDAN, metro24jam.com – Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan yang diterima Ombudsman Sumatera Utara sejak Januari hingga Desember 2017, terdapat banyaknya laporan aduan masyarakat mengenai instansi pemerintah.

Laporan paling banyak dilayangkan masyarakat adalah, dari instansi pemerintah, baik Pemko, Pemprov, maupun Pemkot, disusul laporan ke instansi kepolisian.

“Jumlah paling banyak laporan itu mulai Januari hingga Desember berdasarkan asal daerah, Medan merupakan yang tertinggi dengan nilai 81 laporan dengan persentasi 63,96%. Kemudian Deliserdang ada 11 laporan. Sementara Jakarta Pusat, Utara dan Selatan masing-masing 1, hanya Jakarta Selatan 5 laporan ke Ombudsman,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Drs. Abyadi Siregar, dalam paparannya kepada calon anggota muda PWI di kantor PWI Sumut, di Medan, Kamis (28/13/2017) pagi.

Dikatakannya, bahwa banyaknya laporan di Sumut, khususnya Medan, teratas adalah tindak kejahatan di kepolisian dengan jumlah aduan 57, kepegawaian 14, ketenagakerjaan 12, dan masalah listrik 10 aduan.

Selain itu, kata mantan redaktur harian Media Bisnis ini, bahwa banyaknya laporan yang didominasi tertuju ke pemerintahan paling banyak di SKPD maupun pegawai serta instansi pemerintahan mulai dari yang terkecil. Misalnya, pegawai dan instansi di perkantoran desa.

Dalam pemeparannya yang berdasarkan UU No 25 tentang standar pelayanan publik, di Sumatera Utara terbilang banyak melakukan pelanggaran. Sebab, banyak instansi maupun pegawai tidak menjalankan aturan tersebut.

“Seperti di Kantor Desa. Dalam pengurusan KTP yang katanya gratis, apakah memang tidak menggunakan biaya bagi pemohon? Nanti pegawainya sewaktu ditanya, alasannya bapak atasan sedang keluarlah dan tidak memastikan waktu siapnya pengurusan,” sebutnya.

Lain lagi, sambungnya, dalam hal standar pengurusan. Seperti tidak adanya papan pengumuman atau pemberitahuan mengenai masyarakat yang akan melakukan pengurusan surat menyurat maupun lainnya. Hal itu sulit dijumpai di instansi pemerintah.

“Jadi, kantor instansi pemerintah harus umumkan standar pengurusan dan pelayanannya, sehingga memudahkan masyarakat dan pengurusan masyarakat menjadi gampang,” katanya.

Untuk itulah, Drs Abyadi Siregar mengatakan bahwa sesuai UU No.37 bahwa Ombudsman bertugas melakukan pengawasan penyenggaraan pelayanan publik atau peroranga yang dibiayai negara. Itulah yang harus mereka perhatikan.

Apabila instansi atau perkantoran tidak melakukan prosedur tersebut, ombusmen mlbertugas melaporkannya dan mendatangi langsung ke isntansi terkait.

Untuk laporan yang ditampung Ombudsman dari masyarakat, Abyadi menjelaskan, dapat dilakukan lewat tulisan, pesan WhatsApp, telepon maupun datang langsung ke kantor Ombudsman. Dari semua pengaduan masyarakat melalui mekanisme media telefon, surat dan lainnya, dihimpun sebanyak 283 laporan.

Laporan bisa menuangkan mengenai penyelenggaraan yang buruk, pungli atau mark-up hingga penyalahgunaan wewenang.

“Masarakat adalah pengguna, pemerintah merupakakan penyelenggara. Jadi tugas kita menerima laporan, investigasi hingga rekomendasi yang diatur dalam UU No.23 tahun 2014 tentang kepala daerah. Nantinya laporan yang jelas bisa dibina 6 oleh Kemendagri selama 6 bulan itu, bagi terlapor,” ungkapnya.

Dari kesemua laporan tersebut, Ombudsman yang melakukan survei serta investigasi dalam menanggapinya, mengaku telah meralisasikan atau menangani masalah laporan dengan persentase 60 persen lebih. Dan hasil rincian ombusmen kepada setiap daerah, mengategorikan dengan warna hijau baik, diperoleh kawasan Kabupaten Deli Serdang, Sergai masuk zona kuning dan Medan serta Siantar mendapat zona merah.

“Itu kita nilai masih berdasarkan dibeberapa SKPD saja dari beberapa layanan dan belum keseluruhan. Namun sejauh ini sudah lebih dari 60 persen laporan sudah kita laksanakan,” pungkas, Abyadi, ketika menjadi narasumber di PWI Sumut, yang turut dihadiri Ketua PWI Sumut, H. Hermansyah, Ketua Komisi Informatika dan Telekomunikasi Publik, Abdul Jalil serta pengurus PWI lainnya. (vin)

KOMENTAR ANDA
MGID Smart Widget
Berita Lainnya
Pergi Mancing Sama Anak Ayan Kambuh, Pria Ini Ditemukan Tewas di Aliran Sungai Paluh Kemiri

Pergi Mancing Sama Anak Ayan Kambuh, Pria Ini Ditemukan Tewas di Aliran Sungai Paluh Kemiri

Muhammad Soleh Purba (39), warga Dusun II Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ditemukan tewas mengambang di ...
3 Tahun Kabur ke Bandung Usai Gelapkan Uang Rp515 Juta, Eks Kacab BPR Eka Prasetya Diciduk

3 Tahun Kabur ke Bandung Usai Gelapkan Uang Rp515 Juta, Eks Kacab BPR Eka Prasetya Diciduk

Betty Situmorang alias Betty (41), eks Kepala Cabang (Kacab) PT BPR Eka Prasetya Lubukpakam ditangkap dari kediamannya di Kampung Simpati, RT/RW ...
Didatangi Polisi Lagi Tunggu ‘Pasien’ di Warung, Pengedar Ganja di Kahean Ini Gelagapan

Didatangi Polisi Lagi Tunggu ‘Pasien’ di Warung, Pengedar Ganja di Kahean Ini Gelagapan

Santai menunggu 'pasien' atau pembeli ganja di sebuah warung tak jauh dari kediamannya, di Jalan Merbau, Kelurahan Kahean, Siantar Utara, ...
Puluhan Warga Disabilitas & Lansia Terima Bantuan Sembako dari Karang Taruna Aceh Utara

Puluhan Warga Disabilitas & Lansia Terima Bantuan Sembako dari Karang Taruna Aceh Utara

Sebanyak 43 warga disabilitas dan lanjut usia (lansia) di beberapa wilayah Kabupaten Aceh Utara, menerima bantuan sembako, Kamis (03/12/2020) Bantuan ...
Dikenali Karena Coba Pakai ATM Curian, Maling ‘Gaptek’ Ditangkap 2 Jam Usai Beraksi Lagi

Dikenali Karena Coba Pakai ATM Curian, Maling ‘Gaptek’ Ditangkap 2 Jam Usai Beraksi Lagi

Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungbalai meringkus seorang pelaku pencurian, Rabu (2/11/2020) sekira pukul 06.00 Wib. Pria ini ditangkap hanya berselang ...
Disparbud Simalungun Gelar Workshop Bagi Manajer, Pengusaha Hotel dan Restoran

Disparbud Simalungun Gelar Workshop Bagi Manajer, Pengusaha Hotel dan Restoran

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun menggelar worskshop bagi pengusaha dan manajer hotel maupun pemilik restoran, bertempat di Atsari Hotel, ...
Reklam Sticky Ads
Reklam Inread
MGID

Loading…


Awie
Jawa Elektrik
ReklamStore Scroll