Sabtu, 21 April 2018 | 14.48 WIB
Metro24Jam>News>Siantar 24 Jam>Suku Simalungun Dilecehan, IKEIS Desak DPRD Sidangkan Walikota

Suku Simalungun Dilecehan, IKEIS Desak DPRD Sidangkan Walikota

Senin, 16 April 2018 - 18:42 WIB

IMG-56073

Walikota Siantar Hefriansyah

SIANTAR, metro24jam.com – Rombongan pengurus Ikatan Keluarga Islam Simalungun (IKEIS) Siantar mendatangi gedung DPRD Siantar di Jalan Haji Adam Malik, Senin (16/4) siang.

Mereka ke sana menyampaikan pernyataan sikap mendesak lembaga itu segera bersidang menyusul dugaan penistaan, pelecehana, dan penghinaan suku Simalungun yang dilakukan Walikota Siantar Hefriansyah dan jajarannya.

Di gedung DPRD, sekira jam 12.00 Wib, mereka disambut sejumlah anggota Komisi 1, seperti Tongam Pangaribuan, Denny Siahaan dan Nurlela Sikumbang.

Ketua IKEIS Siantar, Lisman Saragih didampingi Sekretarisnya, Bakti Damanik mengatakan, mereka menyampaikan pernyataan sikap secara resmi ke DPRD lantaran adanya penistaan, pelecehan dan penghinaan suku Simalungun oleh Pemko Siantar.

Menurut Lisman, tindakan penistaan, pelecehan dan penghinaan dilakukan Pemko di antaranya menyebut Siantar sebagai kota pusaka, yang bermakna suku Simalungun sebagai pemilik tanah leluhur, tanah adat dan tanah budaya di Siantar sudah tinggal pusaka atau tinggal sejarah semata.

Memaknai suku Simalungun tinggal pusaka dilihat dari gambar atau desain yang dibuat panitia HUT Siantar, di mana ada rumah bolon kecil mirip dengan yang terbakar di Kecamatan Purba, dikelilingi tujuh suku lain mengenakan pakaian adat masing-masing tanpa menyertakan suku Simalungun.

“Dari gambar itu kami menganggap Pemko sengaja dan terencana untuk menghapuskan suku Simalungun dari Kota Siantar,” tutur Lisman.

Pada kesempatan lain, terang Lisman, Pemko melecehkan adat dan budaya suku Simalungun, di mana saat pembukaan MTQ di Kecamatan Siantar Simarimbun, menyambut walikota menggunakan adat suku Melayu dan menolak penggunaan adat suku Simalungun sebagaimana lazimnya.

Lalu pada saat kedatangan Presiden Jokowi ke Siantar tidak disambut dengan adat dan budaya suku Simalungun, sebaliknya para pelajar yang dikerahkan menggunakan adat dan budaya suku lain.

“Bahkan untuk ulang tahun Siantar sebagai tanah leluhur kami, kepanitiaan lebih memberikan kepada pihak lain daripada suku Simalungun yang memiliki lembaga adat dan budaya yang berkompeten,” ungkapnya.

Disebutkan, akibat kebijakan Pemko itu, telah menimbulkan dan menciptakan kemarahan yang besar dan kecewa, serta gejolak batin, keresahan di dalam diri suku Simalungun yang dikhawatirkan akan berdampak pada hal-hal kurang baik.

“Maka itu kami meminta DPRD Siantar segera mengambil langkah dengan bersidang menyikapi besarnya tuntutan dan amarah suku Simalungun saat ini dengan mempertimbangkan Walikota Siantar telah melanggar sumpah jabatan dengan menciptakan keresahan pada suku Simalungun dan menenukan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tukas Lisman.

Merespons tuntutan IKEIS, anggota Komisi 1 Tongam Pangaribuan menyebut, sementara pihaknya menerima aspirasi tersebut. Sebelum kemudian nanti disampaikan ke Ketua DPRD.

Untuk desakan bersidang sebagaimana desakan IKEIS, dia menyebut akan dilakukan sepanjang Pimpinan DPRD menyetujui hal itu dilakukan.

“Kita tunggu lah ketua. Yang pasti kita tampung dulu 7 tuntutan IKEIS ini. Soal bersidang akan disampaikan ke pimpinan,” terang Tongam Pangaribuan.

#Dua Kali Ditolak

Lisman lebih jauh menyebut, sebelum muncul kisruh saat ini, IKEIS Siantar juga pernah dilecehkan oleh Walikota Siantar Hefriansyah.

Ceritanya, pada Januari hingga Februari 2018 lalu, IKEIS Siantar sudah layangkan permohonan audensi terhadap walikota. Awalnya dikabari akan diterima di ruang kerja walikota. Namun mendadak dibatalkan sepihak.

Dilakukan jadwal ulang, disebut IKEIS akan diterima audensi di rumah dinas. Setelah disepekati waktu dan jam, pengurus pun berangkat. Namun kemudian pertemuan tersebut dibatalkan lewat ajudan secara sepihak tanpa memberitahu alasannya.

“Dari kejadian itu saja walikota sudah melecehkan IKEIS sebagai lembaga orang Simalungun yang beragama Islam,” katanya.

Lebih parah, tutur Lisman, sebagai lembaga resmi yang terdaftar di Kesbang Linmas, Pemko terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tak pernah melibatkan IKEIS dalam setiap kegiatan bernafas kebudayaan.

Padahal menurut dia, IKEIS merupakan lembaga berisi orang-orang Simalungun yang memahami adat dan budaya Simalungun. (tig)


Loading...
KOMENTAR ANDA
Berita Terkini Lainnya
Hadiah Akhir Pekan Bertemu Sihar
Metro 24 Jam - Sabtu, 21 April 2018 - 05:05 WIB

Hadiah Akhir Pekan Bertemu Sihar

Waktu makan siang yang dimanfaatkan Sihar Sitorus untuk mengunjungi pusat perbelanjaan di Medan ternyata mengundang perhatian sejumlah pengunjung. Kedatangan Calon ...
Hukuman Mantan Bendahara Pemenangan Ramadhan Pohan Diperberat
Metro 24 Jam - Sabtu, 21 April 2018 - 04:59 WIB

Hukuman Mantan Bendahara Pemenangan Ramadhan Pohan Diperberat

Hukuman Savita Linda Hora Panjaitan selaku mantan bendahara pemenangan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Medan Periode 2015-2020 yakni Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma, ...
Kreta Tak Kunjung Ditemukan, Aktivis Pemulung Lapor Kapolda Sumut
Metro 24 Jam - Sabtu, 21 April 2018 - 02:35 WIB

Kreta Tak Kunjung Ditemukan, Aktivis Pemulung Lapor Kapolda Sumut

Sudah lebih seminggu kreta milik Uba Pasaribu hilang digasak maling. Hingga kini, Polsek Medan Sunggal tak kunjung berhasil menemukan pelaku ...
Jaksa dan Hakim Kompak, Tompel Dipenjara 6 Tahun
Siantar 24 Jam - Sabtu, 21 April 2018 - 02:27 WIB

Jaksa dan Hakim Kompak, Tompel Dipenjara 6 Tahun

Wira Pranata alias Tompel, terdakwa pemilik 8 paket sabu, divonis selama 6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) ...
Walikota Abaikan Rekomendasi KASN dan DPRD, Pelantikan Pejabat Pemko Siantar Diprotes
Siantar 24 Jam - Sabtu, 21 April 2018 - 02:18 WIB

Walikota Abaikan Rekomendasi KASN dan DPRD, Pelantikan Pejabat Pemko Siantar Diprotes

Pemerintahan Kota (Pemko) Siantar melantik pejabat Eselon III dan IV di ruang data Balai Kota, Jalan Merdeka. Komite Pemerhati Aparatur ...
Bahas Revitalisasi Pasar Horas ‘Panas’, Pedagang Menolak, PD PHJ Tetap Lanjut
Siantar 24 Jam - Sabtu, 21 April 2018 - 02:05 WIB

Bahas Revitalisasi Pasar Horas ‘Panas’, Pedagang Menolak, PD PHJ Tetap Lanjut

Pertemuan pembahasan rencana revitalisasi Pasar Horas antara Aliansi Pedagang Balerong, Kaki Lima dan Kios Tempel (Balimbel) dengan Perusahaan Daerah Pasar ...