Senin, 22 Januari 2018 | 07.30 WIB
Metro24Jam>News>Siantar 24 Jam>Pejabat Pemkab Simalungun Terlibat Politik JR Saragih

Pejabat Pemkab Simalungun Terlibat Politik JR Saragih

Sabtu, 13 Januari 2018 - 12:48 WIB

IMG-49798

Oknum pejabat pemkab Simalungun bersama rombongan JR Saragih-Ance. (ist/metro24jam.com)

SIMALUNGUN, metro24jam.com – Sejumlah pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Simalungun diduga terlibat bermain politik praktis mendukung pemenangan Bupati Simalungun, JR Saragih, dalam Pilgub Sumut 2018.

Hal ini diakui oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Bernhard Damanik saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Jumat (12/1/2018) sore.

Menurut Bernhard, informasi yang mereka dapatkan, pada saat pendaftaran pasangan bakal calon JR Saragih-Ance Selian di KPU Sumut ada indikasi banyak ASN yang ikut menghantarkan JR Saragih. Meski demikian, informasi ini masih dalam penelusuran dan sedang dilakukan pendataan fakta lapangan.

“Bila terbukti kelak kita tidak segan-segan melaporkannya ke Bawaslu dan Kemendagri untuk diproses lebih lanjut. Karena regulasi yang mengatur bahwa ASN itu harus netral sudah sangat jelas,” tegas Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Simalungun itu.

Saat coba didesak, nama ASN atau pejabat yang sudah pihaknya kantongi diduga terlibat dan ikut menghantarkan JR Saragih ke KPU Sumut, Bernhard enggan membuka.

Namun menurut dia, sudah ada beberapa ASN, mulai dari kecamatan, sampai ke kadis atau kepala badan dan ASN lainnya yang diduga ikut terlibat dan bermain politik praktis.

Dia mengingatkan, Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang, tahapannya telah dimulai. Amanah peraturan bahwa ASN harus netral dalam pesta demokrasi tersebut.

Bupati Simalungun JR Saragih merupakan bakal calon yang akan ikut dalam pesta demokrasi tersebut. “Maka kita berharap ASN di Simalungun untuk tidak masuk dalam ranah politik praktis atau harus netral,” tegasnya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh pangulu nagori dan perangkat nagori, juga untuk tidak ikut-ikutan sebagai juru kampanye atau menjadi tim sukses.

“Karena hal itu juga menyalahi aturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Desa,” tukas Bernhard.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Simalungun, Bobbi Purba, Jumat (12/1/2018) sore, mengingatkan netralitas ASN Pemkab Simalungun dalam Pilgub Sumut 27 Juni 2018 mendatang.

Bobbi yang dimintai keterangannya, menyebut dasar netralitas ASN dalam Pilkada ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/3772/8J tentang Netralitas ASN Larangan Penggunanaan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

“Sesuai PP 53 Tahun 2010, sanksi bagi PNS mulai teguran lisan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat. Ini sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010,” kata Bobbi kepada Siantar24Jam.

Namun, menyikapi adanya keterlibatan ASN di Kabupaten Simalungun terhadap salah satu pasangan calon gubernur, Bobbi mengatakan, pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait hal ini oleh Bawaslu Sumut.

“Kita sudah mendengar soal keterlibatan ASN kepada salah satu calon dalam Pemilihan Gubernur. Nanti akan dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu provinsi terkait hal ini,” kata Bobbi menjelaskan.

Hal ini menjadi gawean Bawaslu Sumut, sebab pendaftaran dilakukan di KPU Sumut. “Jadi klarifikasi akan dilakukan Bawaslu provinsi, bukan kabupaten,” tutup Bobbi.

Pimpinan Bawaslu Sumut, Hardi Munthe kesempatan berbeda, Jumat (12/1/2018) malam, mengatakan, pejabat ASN dilarang bertindak yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada. “Sanksi pidananya ada jika terbukti secara hukum,” katanya.

Selain itu, tindakan ASN yang tak netral juga melanggar perilaku netralitas ASN sebagaimana UU No 5 tahun 2004 tentang ASN.

“Dimana sanksinya administratif sedang dan berat hingga pemberhentian sebagai ASN. Termasuk dilarang penggunaan fasilitas negara, semisal mobil dinas untuk kepentingan kegiatan politik praktis dalam pilkada,” kata Hardi. (eno)


Loading...
KOMENTAR ANDA
Berita Terkini Lainnya
Jembatan Terancam Ambruk, Galian C Terus Berlangsung
Siantar 24 Jam - Senin, 22 Januari 2018 - 03:11 WIB

Jembatan Terancam Ambruk, Galian C Terus Berlangsung

Pengerukan pasir dari Sungai Bah Bolon dituding telah membuat fondasi jembatan antar kabupaten di Perdagangan, Kecamatan Bandar, Simalungun itu, jadi ...
Pembunuh Anggi Habiskan Uang Rampokan untuk Beli Sabu dan Main Judi
Metro 24 Jam - Senin, 22 Januari 2018 - 02:59 WIB

Pembunuh Anggi Habiskan Uang Rampokan untuk Beli Sabu dan Main Judi

Anggi Syahputri Tanjung (17), siswi kelas 2 SMA Negri 11 Medan, akhirnya diketahui tewas akibat dibantai oleh Agung Prasetiyo, Jumat ...
7 Napi Binjai Kabur, Sipir Jaga Segera Dijatuhi Sanksi Berat
Metro 24 Jam - Senin, 22 Januari 2018 - 02:39 WIB

7 Napi Binjai Kabur, Sipir Jaga Segera Dijatuhi Sanksi Berat

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) RI akan menyampaikan dan mengeluarkan langsung sanksi berat kepada petugas lalai, sehingga ...
Raja Parhata Tewas Ditabrak Mobil
Siantar 24 Jam - Senin, 22 Januari 2018 - 02:30 WIB

Raja Parhata Tewas Ditabrak Mobil

Rencana menghadiri pesta di Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Bonar Simbolon (67), warga jalan Dusun Bah Kata, Desa Janggir Leto, Kecamatan ...
Penyidikan Terkendala Biaya Visum, Warga Bantu Keluarga Bocah Korban Cabul
Siantar 24 Jam - Minggu, 21 Januari 2018 - 23:32 WIB

Penyidikan Terkendala Biaya Visum, Warga Bantu Keluarga Bocah Korban Cabul

SIANTAR, JAM 15.00 WIBKondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan membuat orangtua AT (3)--bocah yang dicabuli keluarganya sendiri--tak mampu membayar biaya visum, ...
Pemecatan Bripka Samsul Bahri Tunggu Putusan Hakim
Siantar 24 Jam - Minggu, 21 Januari 2018 - 23:01 WIB

Pemecatan Bripka Samsul Bahri Tunggu Putusan Hakim

Bripka Samsul Bahri, tengah didakwa di Pengadilan Negeri (PN) Simalungun atas keterlibatannya dalam peredaran narkotika. Akibat perbuatannya, pria yang tercatat ...