Kamis, 26 April 2018 | 07.13 WIB
Metro24Jam>News>Siantar 24 Jam>Tak Becus Kerja, DPRD Simalungun Diprotes Keras

Tak Becus Kerja, DPRD Simalungun Diprotes Keras

Senin, 11 Desember 2017 - 19:17 WIB

IMG-47317

Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba saat menandatangani nota persetujuan bersama P APBD 2017

SIMALUNGUN, metro24jam.com – DPRD Simalungun mendapat protes keras dari Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI), lantaran dinilai tak becus melakukan tugas dan fungsi mengawasi kinerja Bupati Simalungun dalam mengelola keuangan hingga kemudian cenderung berbau koruptif.

Ketua Umum DPP KNPSI, Jan Wiserdo Saragih dalam keterangannya kepada media ini, Senin (11/12) siang menyebut, DPRD Simalungun tak bekerja sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Hal itu terlihat, bahwa setiap tahun BPK RI menemukan ketakpatuhan terhadap peraturan perudang-undangan dan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, namun DPRD tak pernah melakukan koreksi dan pengawasan terhadap setiap anggaran yang dilaksanakan Pemkab Simalungun.

Menurut Jan, sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 800-35 tahun 20165 yang menetapkan Kabupaten Simalungun peringkat ke-337 dari 395 kabupaten di Indonesia dalam hal kinerja pengelolaan keuangan, tak terlepas dari lemah dan kurang berfungsinya DPRD Simalungun melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Tampak juga, bagaimana kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebanyak sembilan unit di antaranya bekas kantor bupati, rumah dinas bupati, dan bekas kantor DPRD hanya menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp19,1 miliar dan tanpa persetujuan DPRD Simalungun, namun DPRD Simalungun diam saja.

Kemudian, Pemkab Simalungun menghibahkan bekas kantor Bupati Simalungun, yang masih dalam kondisi baik dan bagus, dibangun masa bupati sebelumnya senilai Rp20 miliar, kepada Kodim 0207 Simalungun tanpa persetujuan DPRD Simalungun.

Setelah itu, Pemkab Simalungun kembali membangun kantor, rumah bupati dan taman dengan anggaran Rp30 miliar, namun DPRD Simalungun diam saja.

Jan juga menyoroti kebijakan Pemkab Simalungun, memberikan atau menghibahkan bantuan kepada TNI setiap tahun berulang-ulang sejak tahun 2012. Untuk tiga tahun saja sudah berjumlah Rp58,4 miliar dan oleh BPK RI ditemukan ketakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

DPRD juga gagal mengontrol tindakan Bupati Simalungun yang melakukan mutasi dan penonjoban pejabat Pemkab Simalungun tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kita juga mencatat, bagaimana Pemkab menghibahkan hutan Kabupaten Simalungun kepada pihak luar, tanpa persetujuan DPRD,” ujar Jan lagi.

Dia kemudian membuka, bagaimana kebijakan Pemkab Simalungun yang melaksanakan pembangunan tak proporsional dan tak berkeadilan.

Sehingga terdapat 15 kecamatan yang pernah dalam satu tahun sama sekali tak ada menerima anggaran dari APBD untuk pembangunan.

Bahkan, ada kecamatan yang dua tahun berturut-turut tak mendapatkan, sementara ada kecamatan lain yang menerima Rp53 miliar.

Kemudian pada 2012, ada lima kecamatan yang tak menerima APBD untuk dana pembangunan, yakni Jorlang Hataran, Bandar Masilam, Dolog Panribuan, Panombeian Panei dan Huta Bayu Raja. Pada tahun tersebut, jumlah APBD sebesar Rp1,1 triliun. Tahun itu juga ada dana bantuan sosial dan hibah sebesar Rp48 miliar.

Lalu, pada 2013 ada lima kecamatan yang tak mendapat jatah APBD untuk pembangunan, Pamatang Bandar, Bandar, Jawa Maraja Bahjambi, Girsang Sipangan Bolon dan Pamatang Sidamanik. “Bantuan sosial dan hibah kepada TNI khususnya Kodim 0207 Simalungun sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 yang seluruhnya telah berjumlah Rp76 miliar dan menurut BPK RI ditemukan ketakpatuhan terhadap ketentuan dan ada masyarakat satu kecamatan tak menikmati APBD untuk pembangunan. Namun DPRD Simalungun diam saja dan tak memberikan saran atau kritik apa-apa kepada Pemkab Simalungun,” tukasnya.

Lalu pada 2014, ada lima kecamatan yang tak ada menerma dana APBD untuk pembangunan yakni Horisan Haranggaol, Dolog Batu Nanggar, Bandar Huluan dan Jawa Maraja Bahjambi.

Tahun ini, jumlah APBD sebsar Rp1,6 triliun dan membiayai bansos dan hibah sebesar Rp68 miliar. Ada ormas Partuha Maujana Simalungun menerima Rp1 miliar, bahkan Kodim 0207 menerima hibah sebesar Rp27,7 miliar.

“Setiap ada kebiajkan pemkab yang kurang logis, DPRD Simalungun hanya menyampaikan pernyataan nada mengancam. Akan, akan, akan. Seperti anggaran bencana alam pada BPBD. Mulanya mengancam coret anggaran Rp14 miliar. Tapi pada saat pengesahan, seluruh DPRD justru menyetujuinya,” katanya.

Data lain, ungkap Jan, pertambahan jumlah APBD 2012 ke 2015 sebesar Rp1 triliun. Namun, seiring dengan itu, pertambahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun bertambah.

Jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebanyak 83.090 jiwa dan tahun 2015 naik menjadi 92.330 jiwa. Namun DPRD Simalungun tak melakukan kajian dan tanggapan atas bertambhnya penduduk miskin itu.

Ada bantuan dari BUMN untuk beasiswa sebesar Rp1,5 miliar. Pemkab Simalungun memberikan kepada sekolah swasta milik Bupati Simalungun sebesar Rp731 juta, hanya untuk 30 orang siswa, dan sisanya diberikan kepada siswa sekolah negeri untuk 250 siswa yang tersebar di 31 kecamatan, namun DPRD Simalungun tak melihat ini sebuah ketakadilan dan DPRD Simalungun diam saja.

“Sesungguhnya masih sangat banyak lainnya yang membuktikan tak bertugasnya DPRD Simalungun sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Tapi ini lah dulu yang saya beberkan,” katanya.

Berdasarkan hal tersebut, kata Jan, pihaknya meminta DPRD Simalungun melakukan atau membentuk Pansus dan untuk menyikapi berbagai persoalan yang dia ungkap di atas.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba yang pernah ditelpon dan dikirimi pesan melalui whatsapp beberapa waktu lalu, dia tak memberikan respons.

Meski sebetulnya ada nada sambung ponsel dan sudah membaca pesan whatsapp, yang isinya mempertanyakan tuduhan ketidakbecusan lembaganya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. (tg)


Loading...
KOMENTAR ANDA
Berita Terkini Lainnya
PN Medan Ricuh ! Terdakwa dan Saksi Korban Baku Hantam
Metro 24 Jam - Kamis, 26 April 2018 - 04:59 WIB

PN Medan Ricuh ! Terdakwa dan Saksi Korban Baku Hantam

Ruang Kartika, Gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan, mendadak ricuh, Rabu (25/4/2018) sore. Pasalnya, terdakwa kasus dugaan penganiayaan, Fery Syahputra bersama ...
Oplos Gas Subsidi ke Tabung 12 Kg, Empat Orang Diringkus Polisi
Metro 24 Jam - Kamis, 26 April 2018 - 04:54 WIB

Oplos Gas Subsidi ke Tabung 12 Kg, Empat Orang Diringkus Polisi

Satuan Reserse Kriminal Polres Deliserdang melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) berhasil menangkap empat orang pelaku pengoplosan gas bersubsidi ukuran ...
Perbaikan Cross Drain di Berastagi Dikerjakan
Metro 24 Jam - Kamis, 26 April 2018 - 04:44 WIB

Perbaikan Cross Drain di Berastagi Dikerjakan

Perbaikan cross drain (saluran drainase melintang) di Km 63, tepatnya di simpang Jalan Listrik Atas-Jalan Djamin Ginting, Berastagi, yang dimulai Selasa ...
Sambut HUT Polri ke-72, Polsek dan Muspika Percut Sei Tuan Tanding Futsal dengan Wartawan
Metro 24 Jam - Kamis, 26 April 2018 - 04:39 WIB

Sambut HUT Polri ke-72, Polsek dan Muspika Percut Sei Tuan Tanding Futsal dengan Wartawan

Menyambut Hut Polri ke-72, Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan menggelar olahraga bersama dengan Muspika, unsur TNI dari Koramil serta wartawan ...
Remas Payudara Siswi SMA Lalu Puaskan Birahi Sendiri, Pria Ini Terancam 15 Tahun Penjara
Metro 24 Jam - Rabu, 25 April 2018 - 22:13 WIB

Remas Payudara Siswi SMA Lalu Puaskan Birahi Sendiri, Pria Ini Terancam 15 Tahun Penjara

Syahputra (34), warga Sei Kambing B II, Kecamatan Helvetia terancam dibui lama. Pria yang hidup melajang itu ditangkap lantaran melakukan ...
Inacraft 2018, Stand Deliserdang Dipadati Pengunjung, Tenun Sutra Paling Diminati
Metro 24 Jam - Rabu, 25 April 2018 - 21:05 WIB

Inacraft 2018, Stand Deliserdang Dipadati Pengunjung, Tenun Sutra Paling Diminati

Kabupaten Deliserdang mengikuti pameran International Handicraft (Inacraft) 2018 di Assembly Hall JCC Senayan, Jakarta. Pameran dibuka oleh Wakil Presiden RI ...