Sabtu, 19 Agustus 2017 | 08.50 WIB
Metro24Jam>News>Siantar 24 Jam>Gaji Anggota DPRD Siantar Naik Hampir 100 Persen, dari Rp18 Juta Jadi Rp30 Juta Per Bulan (Tapi Kerja Malas Juga!)

Gaji Anggota DPRD Siantar Naik Hampir 100 Persen, dari Rp18 Juta Jadi Rp30 Juta Per Bulan (Tapi Kerja Malas Juga!)

Sabtu, 12 Agustus 2017 - 14:25 WIB

IMG-38188

Rapat Paripurna yang molor (Elisbet/metro24jam.com)

SIANTAR, metro24jam.com – SIANTAR, JAM 11.00 WIB

Sepertinya tahun 2019, 30 anggota DPRD Siantar bakal bertepuk tangan sambil berteriak “horee…horee’ karena gaji para wakil rakyat itu naik hampir 100 persen, yakni dari Rp18 juta menjadi sekitar Rp30 juta per bulan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Siantar, Adiaksa Purba, saat ditemui usai rapat paripurna penyampaian Nota Jawaban Walikota Siantar atas tanggapan dalam bentuk Pemandangan Umum Fraksi DPRD Siantar terhadap Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Siantar, Jumat (11/8) sekira jam 11.00 Wib.

Dijelaskan, dalam menentukan besaran yang akan diperoleh anggota DPRD setiap bulannya dilihat dari kemampuan keuangan daerah (KKD) Siantar. “Dilihat dulu keuangan kita di level mana. Apakah dia tinggi, sedang atau rendah,” tuturnya.

Untuk Siantar, sebut Adiaksa, berada di posisi sedang, dengan menggunakan peraturan lama, yakni Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

“Menghitung Siantar sebagai kategori sedang dengan aturan lama, dia PAD-nya sebesar Rp200 miliar-Rp400 miliar masuk kategori sedang, kalau di bawah Rp200 miliar itu rendah. Kemudian di atas Rp400 miliar tinggi. Itulah penggunaan penghitungan keuangan daerah yang lama,” jelasnya.

Kenaikan penghasilan DPRD saat ini, dikatakan telah menggunakan aturan baru sesuai Permendagri nomor 32 tahun 2017 mengenai tatacara menghitung kemampuan keuangan daerah. “Pada aturan baru ini, berubah ketentuannya. Misalnya Rp350 miliar-Rp500 miliar dia sedang, Rp350 miliar ke bawah dia rendah, Rp500 miliar ke atas dia posisi tinggi. Sehingga pendapatan Siantar menentukan pendapatan DPRD nantinya,” terusnya.

Lanjut Adiaksa, beberapa elemen penentu besaran gaji anggota DPRD, yakni selain faktor besarnya pendapatan asli daerah (PAD), juga faktor dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) juga turut mempengaruhi.

“Dan ketiga faktor itu dijumlah, kemudian dikurangi dengan total gaji PNS, gaji DPRD sebelumnya (versi aturan lama) dan gaji kepala daerah. Hasil perhitungan ini menjadi besaran gaji DPRD,” sebutnya.

Disinggung soal gambaran riil besaran yang akan didapat DPRD nantinya, Adiaksa menegaskan, pihaknya memang telah membuat kalkulasi terkait hal tersebut. “Itu memang sudah ada. Mungkin besok di rapat pansus akan kita terangkan,” pungkasnya.

Ketika dicecar, berapa besar gambaran pendapatan DPRD nantinya, Adiaksa sebut perkiraannya untuk penghasilan anggota DPRD di level Rp30 juta per bulan.

“Itu minimal ya dan itu total semua nanti ketika ditotal dari gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan di komisi, badan musyawarah ataupun badan anggaran nantinya totalnya sekitar Rp30 juta dan untuk pimpinan berbeda lagi,” tutupnya.

Sementara, Sekretaris DPRD Mahadin Sitanggang dikonfirmasi soal besaran pendapatan anggota DPRD Siantar selama ini sebesar Rp18 juta. Disinggung soal rinciannya, Mahadin menganjurkan soal rinciannya dipertanyakan kepada Bagian Keuangan DPRD. “Banyak itu, coba tanya ke DPRD saja ya,” sebutnya.

Namun ironisnya, kenaikan pendapatan anggota DPRD Siantar dari Rp18 juta ke Rp30 juta sepertinya tak disesuaikan dengan peningkatan kinerja 30 anggota DPRD tersebut.

Seperti yang terjadi saat paripurna penyampaian soal Ranperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Siantar. Rapat terpaksa diundur selama dua jam karena sejumlah anggota DPRD masih banyak yang malas hadir sehingga tak kuorum.

Setelah Mangatas Silalahi selaku pimpinan sidang menskors rapat setengah jam, sejumlah anggota DPRD mencoba menelepon rekannya agar hadir ke Ruang Harungguan, agar rapat paripurna bisa dimulai.

“Lihatlah, untuk mengurus urusannya saja anggota DPRD ini tidak serius, gimana lagi kalau mengurus rakyat ini. Nggak yakin aku,” ujar seorang pegawai di DPRD yang enggan disebut namanya.

Setelah diteleponi sesama rekannya, akhirnya rapat paripurna bisa dimulai dengan jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 22 orang. (Els)


Loading...
KOMENTAR ANDA
Berita Terkini Lainnya
SDN 124390 Ikut Semarakkan HUT RI
Metro 24 Jam - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 05:02 WIB

SDN 124390 Ikut Semarakkan HUT RI

Dalam pelaksanaan rangkaian menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 72 tahun 2017, sejumlah masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan ...
Waspadai Jaringan ISIS di Indonesia
Metro 24 Jam - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 04:43 WIB

Waspadai Jaringan ISIS di Indonesia

Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Litbang pemetaan jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Indonesia dipimpin Pangdam I/BB ...
Unimed Wajibkan Mahasiswa Baru Ikuti Sosialisasi Akademik
Metro 24 Jam - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 04:32 WIB

Unimed Wajibkan Mahasiswa Baru Ikuti Sosialisasi Akademik

Universitas Negeri Medan (Unimed) mewajibkan mahasiswa baru mengikuti sosialisasi peraturan akademik pada 18 sampai 19 Agustus 2017 di Gedung ...
Rektor UMSU: HUT Ke- 72 RI  Momen Kerja Keras
Metro 24 Jam - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 04:25 WIB

Rektor UMSU: HUT Ke- 72 RI Momen Kerja Keras

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Agussani, MAP menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ...
Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 72 di Kanwil Kemenagsu  Khidmat
Metro 24 Jam - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 04:15 WIB

Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 72 di Kanwil Kemenagsu Khidmat

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 72 Kemerdekaan RI di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berlangsung ...
Diotaki Pangulu, Hutan Sibatuloteng Dirambah
Siantar 24 Jam - Selasa, 15 Agustus 2017 - 16:00 WIB

Diotaki Pangulu, Hutan Sibatuloteng Dirambah

Lahan seluas 600 hektar lebih, hutan register II Sibatuloteng, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, dirambah. Oknum pangulu setempat disinyalir terlibat, bahkan ...